Jakarta -
Menteri Keuangan Sri Mulyani mulai memberikan perhatian khusus kepada perusahaan pembayaran QR code seperti OVO dan GoPay. Bahkan ia meminta seluruh pegawai Kementerian Keuangan mempelajari tentang teknologi keuangan digital itu.
Menurut Sri Mulyani, perkembangan pembayaran QR code di Indonesia begitu pesat. Oleh karena itu Kementerian Keuangan harus menguasai industri tersebut agar bisa membuat kebijakannya.
Diperkirakan ada dua hal yang menjadi kekhawatiran Sri Mulyani, potensi pajak yang hilang dan adanya
transfer pricing yang tak bisa terdeteksi.
Sri Mulyani meminta kepada seluruh pejabat dan pegawai Kementerian Keuangan untuk menyesuaikan perkembangan teknologi dalam menentukan suatu kebijakan ke depannya.
Sri Mulyani menyebutkan bahwa sekarang ini terdapat teknologi pembayaran digital seperti Go-Pay dan OVO.
"Kita harus memahami ini, mengantisipasi, mengelola, memanage, memanfaatkan. Kalau tidak kita ketinggalan. Ini tanggung jawab yang berat," kata Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (12/2/2019).
Dari fenomena alat pembayaran digital, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini meminta pihak Kemenkeu harus memiliki kesadaran dan pemahaman tentang digital dan teknologi ini. Sehingga, jajarannya bisa ikut mengimbangi serta membuat aturan dari dua financial technology.
"Tidak mungkin Kemenkeu punya gen digital kalau anda tidak memahaminya. Kita tidak mampu menyiapkan policy tentang digital payment, GoPay berbagai macam, OVO, kita seperti digiring," ujar dia.
"Sebagai institusi harus berpikir ini artinya apa, implikasinya apa, tidak hanya pengguna. Kalau Kemenkeu hanya fokus APBN, mikir jelasin utang, kita harus gerak cepat," tambah dia.
Apalagi, kata Sri Mulyani, terdapat 55 juta penduduk Indonesia merupakan pengguna smartphone.
"Kalau kita mikirnya sepele jangan kaget Indonesia hanya jadi pasar. 55 juta masyarakat kita punya daya beli mantap, penggunaan telpon genggam, growth internet double digit, ini potensial sebagai market," ungkap dia.
Perkembangan pembayaran berbasis qr code mulai menarik perhatian Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mantan pejabat Bank Dunia itu bahkan menghimbau seluruh pegawai Kementerian Keuangan untuk menguasai tentang tren pembayaran berbasis digital itu.
Di Indonesia sendiri ada 2 pemain besar dalam bisnis pembayaran qr code yakni OVO dan GoPay. Kedua perusahaan itu juga disinggung dalam arahan Sri Mulyani didepan seluruh pegawai Kementerian Keuangan.
Bisnis OVO dan GoPay memang sudah berkembang begitu pesat di Indonesia. Hampir seluruh masyarakat Indonesia sudah mulai terbiasa dengan pembayaran qr code berkat kedua perusahaan itu.
Pemicu berkembang pembayaran qr code di Indonesia salah satunya adalah transportasi online. Dengan metode marketing promosi yang jor-joran pemakai transportasi online pun tertarik dengan diskon yang diberikan. Akhirnya mulai terbiasa.
Kini baik GoPay maupun Grab juga sudah merambah banyak merchant. Mulai dari restoran mahal di mal, hingga warteg di pinggir juga sudah menerima pembayaran qr code. Bahkan GoPay mulai kembangkan ke pembayaran toilet umum.
Menurut McKinsey Indonesia saat ini OVO dan GoPay masih gencar digunakan di Pulau Jawa. Disebutkan hal itu lantaran pertumbuhan smartphone di Indonesia saat ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan jumlah rekening bank. Sehingga membuat pertumbuhan uang elektronik berbasis server bisa sangat cepat.
Saat ini layanan keuangan digital non bank memang masih sekitar 5% jauh dibandingkan dengan China yang sudah menggunakan hingga 60%. Penggunaan layanan digital akan terus berkembang karena Indonesia masih berpotensi besar menjadi arena kolaborasi antara bank dan layanan fintech.
Dari riset McKinsey disebutkan saat ini layanan perbankan sedang bergeser ke digital. Bahkan nasabah juga sudah mulai memindahkan saldo mereka hingga 50% ke layanan digital.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mulai memberikan perhatian khusus kepada perusahaan pembayaran qr code seperti OVO dan GoPay. Bahkan dirinya meminta seluruh pegawai Kementerian Keuangan mempelajari tentang teknologi keuangan digital itu.
Menurut Sri Mulyani, perkembangan pembayaran qr code di Indonesia begitu pesat. Oleh karena itu Kementerian Keuangan harus menguasai industri tersebut agar bisa membuat kebijakannya.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance ( Indef) Bhima Yudhistira menilai, kekhawatiran Sri Mulyani itu berkaitan dengan potensi pajak dari transaksi online atau digital.
"Potensi kedepan cukup besar sementara metode dan regulasi pajaknya masih konvensional," ujarnya kepada detikFinance.
Jika pemerintah tidak melakukan perybahan dari sisi regulasi perpajakan, menurut Bhima penerimaan negara nantinya akan tidak optimal. Apalagi sekarang masyarakat Indonesia mulai terbiasa denga transaksi digital.
Selain itu Bhima menilai, Sri Mulyani juga mengkhawatirkan adanya transfer pricing dan penghindaran pajak melalui transfer uang secara digital.
"Teknologi berubah modus penghindaran pajak juga makin beragam," tambahnya.
Halaman Selanjutnya
Halaman
.webp)
