Tak Diberi Dana Bangun Tembok Perbatasan, Trump Berulah Lagi

Jakarta - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan kondisi darurat nasional. Hal ini dilakukan agar ia mendapatkan dana untuk membiayai tembok perbatasan AS-Meksiko. Memang, sebelumnya kongres tak menyetujui ide tersebut, pihak Demokrat menentang keras rencana pembangunan tembok itu.

Sekali lagi, Trump menyatakan pembangunan tembok sangat dibutuhkan untuk mengurangi imigran gelap yang berpotensi membawa kejahatan dan narkoba ke AS.

Mengutip Reuters, Sabtu (16/2/2019), langkah Trump yang menghindari kongres dinilai melanggar konstitusi AS. Setelah Trump mengeluarkan pernyataan tersebut Komite Kehakiman Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dikuasai Demokrat segera melakukan penyelidikan.

Melalui sepucuk surat, Komite Demokrat meminta Trump untuk menggelar rapat dengar pendapat dengan pejabat negara, Departemen Kehakiman yang ada di Gedung Putih. Selain itu komite juga meminta dokumen hukum tentang keputusan kondisi darurat nasional.

Baca juga: Trump Umumkan Keadaan Darurat Atas Tembok Perbatasan Meksiko

"Kami yakin pernyataan kondisi darurat anda menunjukkan kecerobohan dalam kekuasaan dan tanggung jawab anda sendiri di bawah konstitusional kami," tulis surat yang ditandatangani oleh Jerrold Nadler dan petinggi Demokrat lainnya.

Trump meminta kongres untuk memberinya dana sebanyak US$ 5,7 miliar untuk pembangunan tembok perbatasan. Permohonan ini menimbulkan kekisruhan pada pemerintahan yang akhirnya tutup selama 35 hari dan merugikan perekonomian AS.

Pernyataan Trump soal keadaan darurat nasional ini berpotensi menimbulkan ketegangan baru di pemerintahan dan akan memecah belah koalisinya di partai Republik. Pasalnya banyak yang menyatakan keberatan dengan tindakan yang dilakukan Trump.

Baca juga: AS Bisa Perang Dagang dengan India Gara-gara Harley dan Miras

(kil/fdl)