.webp)
Pasalnya, informasi tersebut muncul usai adanya aksi demo pegawai di depan kantor pusat Pos Indonesia di Bandung, Jawa Barat.
Direktur Utama PT Pos Indonesia Gilarsi Wahyu Setijono mengatakan bahwa di balik keputusan penundaan pembayaran gaji pegawai ada pesan yang ingin disampaikan jajaran direksi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Gini, sebetulnya itu sebuah reminder buat kita semua, bahwa 'eh jangan lah ketenangan di dalam proses transformasi diganggu dengan yang nggak-nggak'," kata Gilarsi saat berbincang dengan detikFinance, Jakarta, Kamis (21/2/2019).
Aksi demo pegawai, kata Gilarsi adalah sebuah sikap ketidaksantunan di dalam berkomunikasi, bahkan aksi demo tindakan premanisme karena memaksa kehendak dengan menyuarakan ke publik.
"Supaya didengar orang lain padahal itu matter-nya (masalahnya) internal," ujar dia.
Pos Indonesia sejak 2015 fokus melakukan transformasi secara besar-besaran mulai dari organisasi kepegawaian hingga proses bisnisnya. Proses tersebut juga sebagai jurus menyelamatkan Pos Indonesia dari jurang kerugian.
Transformasi yang dilakukan juga bisa menjadi modal Pos Indonesia menggaet investor yang ingin menanamkan dananya. Hanya saja, aksi demo tersebut bertolak belakang dengan proses transformasi.
Menurut Gilarsi, jika persoalan sebuah perusahaan berasal dari internal maka harus diselesaikan dengan komunikasi yang sesuai aturan, bukan dengan aksi demo.
"Ketika matternya internal, ada protokol internal, bahkan yang namanya nggak ketemu ada mediasi dengan disnaker, bahkan kalau perdebatan kita tidak satu pemahaman dalam hubungan industri ada yang namanya PHE, merekalah yang menengahi, mereka yang memberikan kata akhir, eh manajemen elu salah yok lakukan ini, oke. Kita siap dan harus nurut," jelas dia.
Hanya saja, kata Gilarsi, ketika yang dimunculkan adalah gangguan itu akan memberikan dampak pada proses investasi yang tengah dilakukan manajemen.
"Ini kan termasuk yang Guys quite please, ketika itu tidak dilakukan kita menunjukkan dengan hanya menunda sehari saja itu yang kelabakan banyak, sekian orang itu, bayangkan kalau kita benar-benar tidak bisa bayar gaji, itu kan akan jadi beban kita semua. Jadi reminder lha," kata Gilarsi.
Oleh karena itu, Gilarsi meminta kepada seluruh 28.000 pegawai Pos Indonesia untuk mendukung langkah transformasi perusahaan yang sedang dilakukan. Bahkan menyelesaikan sebuah persoalan dengan aturan yang ada.
"Kan ada mekanisme itu, tidak diselesaikan dengan mekanisme pengadilan jalanan seperti itu. Nah ini yang lebih kepada reminder, yuk kalau kita bisa selesaikan dengan tatakrama yang lebih baik kenapa harus turun ke jalan seperti itu," ungkap dia.
Tonton juga video 'Dirut PT Pos Buka-bukaan soal Demo dan Penundaan Gaji Pegawai':
 |
