Ketika JK Tetap Kritis Meski Jadi Bagian dari Pemerintah

Jakarta - Di tengah gesekan politik yang semakin memanas, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sering kali menjadi bumper ketika pemerintah mendapatkan kritikan pedas. Namun tidak jarang JK juga mengkritik pemerintah.

Beragam kritikan telah dilontarkan JK mulai dari pembangunan jalan tol, MRT hingga LRT yang dianggap kemahalan. JK mengaku hanya ingin bersifat objektif dan menurutnya pemerintah juga bisa salah.

"Saya ingin objektif bahwa pemerintah juga bisa keliru sehingga harus kita perbaiki," ujarnya dalam acara Economic Outlook 2018 yang diselenggarakan CNBC Indonesia di Hotel Westin, Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Baca juga: Sedang Ramai Unicorn, JK Minta Pengusaha Tak Lupakan Sektor Riil

JK menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur adalah baik, tapi juga harus dipikirkan bagaimana dampaknya. Seperti pembangunan jalan tol ternyata berdampak negatif bagi perekonomian di daerah sekitar jalan yang tergantikan oleh jalan tol.

"Makin banyak tol hampir semua daerah kesulitan seperti Indramayu, itu seperti ditinggalkan orang yang beli oleh-oleh atau apa. Kedua jalan, kereta atau pun angkutan massal tidak bsia dibikin sepotong harus lengkap. Di Jakarta itu minimal haru ada MRT 200 km baru Jakarta tidak macet," ujarnya.

"Seperti (LRT) di Bogor ngapain dibangun bertingkat, kan banyak tanah kosong di sebelahnya, bikin di bawah saja itu ongkosnya 10% lebih murah dibanding yang dibangun di atas itu," tambah JK.

Baca juga: Tanya CT ke JK soal Ekonomi di Tahun Politik: Aman ya Pak?

JK pun menegaskan kritik yang diserukannya itu bukan dilakukan belakangan ini saja, ketika masa jabatannya hampir habis. Untuk LRT dia mengaku sudah mengkritik sejak masih dalam perencanaan.

"Satu lagi sebelum dibangun saya sudah jelaskan bahwa ini kelewat mahal. 3 tahun lalu saya secara tertulis saya sampaikan ke menterinya ini terlalu mahal harus dikaji ulang. Jadi bukan tiba-tiba, 3 tahun lalu saya sudah kritik ini kemahalan," tegasnya. (das/dna)