Heboh Rencana Jokowi Mau Gaji Pengangguran

Direktur Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menilai kebijakan tersebut tidak efektif dalam menekan pengangguran khususnya lulusan SMK dan setingkatnya.

"Jadi yang lebih urgent dilakukan oleh pemerintah semestinya mendorong penyediaan lapangan kerja formal sebanyak-banyaknya, khususnya untuk bisa menyerap penganggur muda yang persentasenya paling tinggi ini," kata Faisal saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Kata Faisal, lebih efektif jika pemerintah membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya untuk menyerap lulusan SMK yang masih menganggur.

Peneliti dari INDEF Bhima Yudhistira mengatakan, kebijakan Capres Petahana yang populis tersebut hanya menjadi disinsentif bagi masyarakat yang ingin mencari pekerjaan.

"Kalau populis dilanjutkan akan menjadi disinsentif bagi anak-anak muda untuk mencari pekerjaan, ini yang menurut saya berbahaya ke depannya," kata Bhima.

Bhima juga menganggap bahwa kebijakan ini nantinya akan menjadi beban APBN. Pasalnya, prioritas capres petahana di periode selanjutkan akan melanjutkan pembangunan infrastruktur dan pengambangan sumber daya manusia (SDM).

Faisal dan bhima memiliki pandangan sama bahwa yang dibutuhkan para lulusan SMK adalah lapangan pekerjaan yang bisa diserap.

Salah satu yang bisa dilakukan pemerintah untuk membuka lapangan kerja adalah dengan membenahi kurikulum pembelajaran di masa SMK. Di mana, kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri.

"Yang harusnya dilakukan pemerintah adalah menggandeng industri agar lulusan SMK itu bisa langsung bekerja, bekerja itu kan mendapatkan gaji yang berkelanjutan," kata peneliti dari INDEF Bhima Yudhistira.

Keduanya beranggapan, lapangan kerja yang bisa didorong pemerintah untuk menyerap pengangguran lulusan SMK adalah industri tekstil, otomotif, besi baja, aneka industri, serta bisa juga di sektor jasa seperti restoran dan hotel.

Oleh karena itu, janji kampanye capres petahana melalui kartu 'sakti' ini belum efektif untuk menekan angka pengangguran, khususnya lulusan SMK.

Anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Drajad Wibowo justru menyoroti masalah defisit anggaran pada BPJS Kesehatan.

"Urusan 'perkartuannya' sendiri juga punya masalah kredibilitas. BPJS Kesehatan saja masih defisit cukup besar besar," kata Drajad saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Menurut Drajad, adanya defisit anggaran pada BPJS Kesehatan juga buntut dari program 'kartu sakti' Jokowi, dalam hal ini Kartu Indonesia Sehat.

Oleh karena itu, Drajad menilai bahwa kebijakan-kebijakan populis yang dijanjikan harus tepat dan dilakukan dengan sistem kehati-hatian yang tinggu.

"Tidak bisa grasa-grusu, apalagi sekedar untuk menaikkan elektabilitas. Jika tidak, kredibilitas kebijakan ekonomi bisa anjlok. Ini bisa meningkatkan risiko fiskal dan secara umum, risiko ekonomi makro," ungkap dia.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Maruf Amin, Moeldoko menyebutkan bahwa rencana pemberian gaji kepada pengangguran tidak secara terus menerus.

"Kalau penjelasan dari Pak Jokowi sambil menunggu ada pekerjaan, karena bagi yang lagi bimbang jadi penyanggah awal, bukan seterusnya," kata Moeldoko di Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Lewat program Kartu Pra-Kerja, Jokowi berjanji jika terpilih lagi akan memberikan gaji kepada lulusan SMK yang belum mendapatkan pekerjaan alias menganggur. Tidak hanya itu, lulusan SMK juga akan mendapatkan pelatihan hingga siap terjun ke dunia industri.

Sehingga, kata Moeldoko, pemberian insentif berupa gaji ini ada jangka waktunya. Bahkan jika dalam beberapa waktu lulusan SMK mendapatkan pekerjaan, maka kartu tersebut akan dicabut.

Lebih lanjut Moeldoko mengungkapkan, pemegang Kartu Pra-Kerja ini juga nantinya akan dipilih sesuai kriteria dan ketentuan yang ditetapkan.