Uni Eropa Tolak CPO RI, Darmin: Kita Ambil Langkah Lebih Keras!

Jakarta - Pemerintah siap mengambil langkah tegas atas larangan ekspor minyak sawit (CPO) dari Indonesia ke Uni Eropa (UE). Negara-negara Uni Eropa tengah menyusun kebijakan mengenai kebijakan Arahan Energi Terbarukan (Renewable Energy Directive II/ RED II).

Kebijakan tersebut, jika nanti disahkan bisa merugikan Indonesia dalam hal ekspor produk CPO ke Uni Eropa. RED II ini menyuarakan bahwa Uni Eropa menargetkan pemakaian energi terbarukan di UE mencapai 32% pada 2030.

"Kita akan mengambil langkah langkah yang lebih keras. Kita sudah nggak punya pilihan sekarang. Kita sudah mencoba berunding, menjelaskan, lobi, tapi kelihatannya ini mereka jalan saja terus, nggak apa, kita juga ngambil langkah yang baru saja," kata Darmin ditemui di kantornya, Jumat (15/3/2019).

Pemerintah membuka peluang untuk membawa permasalahan ini ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO jika kebijakan RED II disahkan. Sementara saat ini belum bisa digugat ke WTO karena belum sahnya aturan tersebut.

Baca juga: Soal Kampanye Hitam Sawit di Eropa, RI Tekan Balik Pakai Isu Airbus

"Nah kita sendiri melihat situasi ini sudah demikian jauh, ya kita mulai, kan masalah kita selama ini kita tahu mereka itu diskriminatif, tapi kita belum bisa membawanya ke WTO, kan belum ada langkah konkret," jelasnya.

Saat ini rancangan kebijakan tersebut masih ada di Komisi Eropa. Darmin masih akan mempelajari lebih lanjut.

"Komisi Eropa itu baru satu tahap, dia masih akan naik ke Parlemen Eropa, dia masih akan naik ke Dewan Eropa. Jadi mereka masih perlu waktu dua bulan untuk ke Parlemen Eropa. Tapi tentu ini sudah warning yang serius," ungkapnya.

Baca juga: Aturan Baru soal Pungutan Ekspor Sawit Segera Terbit

"Jadi itu dia kalau soal CPO kita akan mulai mengambil langkah-langkah yang lebih frontal," tambah Darmin. (zlf/zlf)