Gambar dari Satelit LAPAN Bantu Pemerintah Bikin Kebijakan

Jakarta - Pemerintah mau menggunakan citra satelit atau gambar dari satelit untuk membantu susun kebijakan nasional. Untuk itu penggunaan data penginderaan jarak jauh dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) terus digenjot.

Nantinya, dengan citra penginderaan jarak jauh pemerintah akan mendapatkan data-data yang dapat mendukung berjalannya maupun penyusunan kebijakan nasional.

Contohnya seperti yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, untuk membantu pengembangan kebijakan One Map Policy alias kebijakan satu peta, mereka menggandeng LAPAN untuk mendapatkan citra satelit, sehingga mereka bisa melihat lahan mana yang tumpang tindih.

"Banyak kebijakan yang butuh dukungan data dan referensi dari penginderaan jarak jauh. Beberapa program nasional jelas sekali membutuhkan data seperti itu, contoh one map policy kebijakan satu peta, akan butuhkan data data penginderaan jauh dari teman-teman LAPAN," ujar Sekretaris Kemenko Perekonimian, Susiwijono, di kantornya saat menandatangani kerja sama dengan LAPAN.

Baca juga: Kerangka Sampel Area, Jurus Baru BPS Tentukan Produksi Beras

Selain itu, penggunaan citra penginderaan jarak jauh LAPAN juga bisa membantu penyelesaian reforma agraria dan perhutanan. Terlebih lagi daratan di Indonesia memang luas, dan butuh pencitraan yang skalanya besar.

"Perkembangan reforma agraria dan perhutanan sosial, saya kira di lapangan dinamika persoalan luar biasa. Di beberapa daerah masih terjadi beberapa masalah yang harus diselesaikan," kata Susiwijono.

"Contohnya PPTKH, ada perbedaan mulai lahan dan sebagainya yang tumpang tindih dan butuh referensi pengambilan kebijakan kuat, jadi butuh bantuan bank data dan LAPAN," tambahnya.

Menurut penuturan Kepala LAPAN, Thomas Djamaluddin, pihaknya telah melakukan kerja sama citra penginderaan jarak jauh ini ke banyak Kementerian dan Lembaga (K/L) salah satunya Kemenko Perekonomian. Menurutnya, kerja sama ini tertuang dalam Inpres 6 tahun 2012 yang memusatkan penyedia citra satelit kepada LAPAN.

"Kebijakan mensinergikan satelit telah dimulai dari Inpres 6 tahun 2012 yang menyatakan penyedia citra satelit itu LAPAN. Dengan kebijakan citra satelit maka efisiensi penyediaan citra satelit semakin mudah dan bisa dilakukan penghematan yang luar biasa," ungkap Thomas.

Baca juga: Ini Pentingnya Pantau Lahan Sawah Pakai Satelit

Thomas mengatakan dahulu sebelum ada Inpres 6 tahun 2012, banyak K/L menyewa pencitraan satelit untuk keperluan kebijakan, justru hal tersebut malah memboroskan anggaran. Kini dengan pemusatan citra penginderaan jauh ke LAPAN penghematan anggaran pun bisa meningkat.

"Sebelum 2012 semua K/L membeli sendiri pemetaan satelit, sejak 2012 itu disatukan dan Lapan berikan semua data penginderaan jauh ke semuanya. kalo pola lama masih dilakukan bisa dihemat anggaran luar biasa, contoh 2017 bisa menghemat Rp 7 triliun dan makin banyak K/L yang menggunakan penghematan pada 2018 bisa sampai Rp 18 triliun," ungkap Thomas. (dna/dna)