Sebelum Dimulai, Rapat DPR dan Pengusaha Tambang Ricuh

Jakarta - Komisi VII DPR malam ini, Selasa (19/3/2019) mengggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM. RDP yang diagendakan pukul 19.00 WIB ini juga mengundang para pengusaha tambang di sektor minerba.

Berdasarkan daftar hadir, terdapat 293 pengusaha tambang yang datang. Rapat diselenggarakan di Ruang Rapat Komisi VII, Gedung DPR RI, Jakarta.

Pantauan detikFinance, Selasa (19/3/2019), suasana terlihat tidak kondusif. Banyak pengusaha tambang yang tidak bisa masuk ke dalam ruangan karena karena ruangan tidak muat. Antrean pun mengular hingga ke luar ruangan.

Baca juga: Jonan Buka Wacana Subsidi Pertamax

Suasana di dalam Ruang Komisi VII pun sempat ricuh. Keadaan tidak kondusif lantaran banyak undangan yang terpaksa berdiri karena kursi yang tersedia tidak cukup. Wakil Ketua Komisi VII Muhammad Nasir hingga meminta sebagian undangan menunggu di luar.

"Yang nggak dirut (perusahaan tambang) tunggu di luar saja," katanya.

Kemudian mereka dianjurkan duduk di kursi anggota Komisi VII yang kosong, namun kemudian ada yang diminta untuk pindah ke kursi lain karena tidak boleh duduk di sebelah anggota.

Baca juga: Jonan dan Komisi Energi DPR Rapat 4 Jam, Ini Hasilnya

Naldy Haroen selaku Presiden Direktur PT Ena Sarana Energi adalah yang diminta pindah. Dia pun merasa tersinggung.

"Kami datang jauh dari sini. Kami hormati undangan (rapat). Tapi ini begini (nggak dapat tempat duduk). Kasian itu di luar," jelasnya.

Akhirnya setelah suasana lebih tenang, rapat dimulai dengan menyisakan beberapa undangan menunggu di luar, dan rapat diputuskan berlangsung tertutup. (hns/hns)