Jakarta -
Tepat pada tanggal 10 Oktober 2013 silam, pembangunan MRT di Jakarta dimulai. Pembangunan MRT yang telah diidam-idamkan sejak lama itu akhirnya dimulai dan ditargetkan rampung dalam waktu empat tahun.
Kini kurang dari enam tahun setelahnya, moda transportasi massa berbasis rel di dalam kota tersebut baru bisa benar-benar rampung pengerjaannya. Harapan besar dititip pada MRT karena diimpikan menjadi budaya baru di Jakarta menjadi kota yang lebih maju lagi.
Namun MRT tak bisa berhenti hanya pada rute Lebak Bulus ke Bundaran HI saja. Ada banyak rute lainnya yang harus dibangun di Jakarta jika ingin benar-benar mewujudkan misi mengubah Jakarta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pembangunan fase II yang telah lama molor dari jadwal yang ditentukan akhirnya mendapatkan kepastian setelah Presiden Jokowi menjajal kereta MRT pada Selasa (19/3) siang kemarin. Jokowi menjajal kereta yang tengah masuk masa uji coba publik itu seminggu sebelum meresmikan pengoperasiannya pada akhir pekan nanti.
Berikut informasi selengkapnya:
Saat mencoba MRT, Jokowi menjelaskan pembangunan MRT tahap II akan ditandai dengan groundbreaking pada Minggu (24/3) ini. Saat itu peresmian pengoperasian MRT Jakarta fase I juga akan dilaksanakan.
"Ini langsung mulai nanti hari minggu groundbreaking untuk fase kedua," ujar Jokowi.
Rute MRT Jakarta fase II dimulai dari stasiun Bundaran HI di Jakarta Pusat hingga Kota di Jakarta Utara. Total panjang rute tersebut sekitar 8,3 kilometer (km).
Totalnya ada 7 stasiun baru yang akan dibangun pada fase II. Setelah stasiun Sarinah, kemudian berturut-turut ada stasiun Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok dan kawasan Kota.
Rencananya pada fase II juga akan dibangun depo baru, namun saat ini penentuan lokasi depo masih belum ditetapkan. Sebelumnya pilihan lokasi ada di kawasan Ancol atau Kampung Bandan.
Presiden Jokowi mengatakan pemerintah akan menyiapkan proyek serupa di kota-kota lain. Proyek MRT di kota-kota lain ini perlu diadakan sehingga tidak terlambat seperti Jakarta.
Menurut Jokowi saat ini sedang dilakukan FS alias feasibility study penyediaan MRT di kota-kota lain.
"Ini kan FS dulu. Kalau untuk Jakarta sangat mendesak tapi kota-kota lain seperti Palembang, Sumut, Bandung, Surabaya dan Makassar saya kira juga harus disiapkan, jangan terlambat seperti kita yang di Jakarta," ujar Jokowi di halte MRT Bundaran HI, Jakarta, Selasa (19/3/2019).
Selain itu, Jokowi bilang butuh investasi hingga Rp 571 triliun untuk menuntaskan permasalahan kemacetan di wilayah Jabodetabek dalam 10 tahun ke depan. Biaya tersebut sudah termasuk penataan ruang, pembangunan permukiman hingga sanitasi.
"Tadi sudah hitung termasuk transportasi, pemukiman dan lain-lainnya butuh Rp 571 triliun," kata Jokowi.
Tarif MRT Jakarta saat ini masih belum diputuskan. Subsidi yang diperuntukkan bagi moda transportasi massal itu masih dibahas di DPRD DKI Jakarta lantaran anggarannya kini lebih tinggi dibanding perencanaan yang sebelumnya telah dipaparkan.
Saat ditanya mengenai tarif MRT Jakarta yang belum ditetapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku menyerahkan sepenuhnya ke Pemprov DKI Jakarta. Dia berharap tarif bisa diputuskan sebelum MRT Jakarta diresmikan pada Minggu (24/3) mendatang.
"Tarifnya nanti diputuskan Gubernur dan DPRD. Kalau bisa diputuskan sebelum diresmikan," katanya.
Sebelumnya, Pemprov DKI, mematok subsidi yang harus digelontorkan untuk MRT dengan tarif keekonomian Rp 31 ribu adalah Rp 21 ribu. Dengan jumlah itu penumpang MRT akan membayar tarif sebesar Rp 10 ribu.
Jokowi kemudian melirik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang ada di sebelahnya. Jokowi bilang anggaran Pemprov DKI Jakarta cukup besar untuk menanggung subsidi tiket MRT Jakarta.
"DKI memiliki fiskal yang cukup, yang gede. Ya nggak Pak Gubernur?" katanya.
Diketahui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 untuk subsidi tarif MRT dan LRT sebelumnya telah ditentukan sekitar Rp 650 miliar. Adapun subsidi yang harus digelontorkan Pemprov DKI untuk tarif Rp 8.500/10 km sebesar Rp 365 miliar/tahun, sedangkan tarif Rp 10.000/10 km butuh biaya subsidi sebesar Rp 338 miliar.
Halaman Selanjutnya
Halaman
.webp)
