Uni Eropa Diskriminasi Sawit RI, JK: You Larang 10, Kita Lawan 10!

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap diskriminasi sawit oleh Uni Eropa. JK menegaskan Indonesia siap melawan jika produk sawit dilarang.

"Kita tidak mengatakan perang dagang, retaliasi saja. Artinya, kalau you larang 10, kita lawan 10 juga," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2019).

JK mengatakan produk sawit sangat penting bagi warga Indonesia karena ada 15 juta warga Indonesia yang terlibat dalam ekspor sawit. Selain itu, Indonesia sebagai negara berdaulat yang berhak berindak bila diperlakukan tidak adil.

Baca juga: Pengusaha Siap Tempuh Jalur Hukum Lawan Diskriminasi Sawit RI

JK mengatakan Indonesia akan menyiapkan tindakan bila masih didiskriminasi terkait sawit oleh Uni Eropa.

"Ini hal yang serius karena menyangkut setidak-tidaknya 15 juta rakyat yang bekerja langsung atau tidak langsung di bisnis ini. Kita juga bisa membuat retaliasi yang sama. Kalau seperti tadi oke kita tidak beli airbus lagi, itu juga hak kita. Kalau Uni Eropa memiliki hak membuat aturan, kita juga punya hak bikin aturan," kata JK.

JK yakin masalah sawit dengan Uni Eropa akan cepat selesai. Dia menuturkan penyelesaian akan dilakukan di World Trade Organization (WTO).

Baca juga: Lawan Diskriminasi Sawit di Eropa, RI bakal Ambil Jalur Hukum

"Ya biasanya kita bisa selesaikan dengan negosiasi atau lewat WTO kalau memang terpaksa. Ya kita lewati dulu prosedur yang ada, tidak langsung main gebrak saja. kita semua kan anggota WTO. Jadi lewat itu," papar JK.

Pemerintah Indonesia telah akan melawan diskriminasi sawit oleh Uni Eropa. Masalah ini juga akan dibawa ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) hingga rencana menempuh jalur hukum

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan akan melawan kebijakan penolakan kelapa sawit di Uni Eropa. Dia mengatakan akan memerangi kebijakan tersebut dengan segala cara.

Hal yang mungkin dilakukan adalah memboikot perdagangan dengan Uni Eropa. Namun, Indonesia sendiri masih mengimpor barang dari Eropa.

Baca juga: Uni Eropa Diskriminasi Sawit RI, demi Neraca Dagang Surplus?

"Ya kita lihat. Kami pertimbangkan semua, tadi saya sudah sebutkan beberapa, dalam hidup ini harus punya pilihan," ungkap Luhut, saat memberikan pernyataan ke dunia internasional di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Rabu (20/3).

Meskipun belum memastikan pemboikotan perdagangan, dengan tegas Luhut menyatakan bahwa Indonesia akan berdiri dan melawan kebijakan diskriminatif Uni Eropa. Termasuk kemungkinan memboikot perdagangan.

"Kami tidak mau didikte! Kami harus tegas," tegas Luhut. (fdu/hns)