.webp)
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin menyampaikan hal tersebut saat memberikan Kuliah Umum di hadapan Praja di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Selasa (26/3/2019).
Syafruddin juga mengingatkan kepada praja IPDN agar selalu memperbarui informasi mengenai isu-isu strategis dunia dan kemana arah pemerintahan Indonesia bergerak. Pemerintah Indonesia menurutnya, telah menetapkan tiga sasaran utama reformasi birokrasi. Pertama, pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi; kedua, pemerintah yang efektif dan efisien; serta ketiga, pelayanan publik yang baik dan berkualitas.
Saat ini, Indonesia telah berhasil meningkatkan daya saing bangsa, pada tahun 2017, melonjak dari peringkat ke- 40 menjadi ke- 36. Skor indeks kemudahan berusaha juga meningkat dari 66,47 menjadi 67,96 pada tahun 2018. Indeks persepsi korupsi dijaga stabil dengan skor 37 di tahun 2017. Indeks efektivitas pemerintahan naik 17 level dari peringkat 103 ke peringkat 18 dari tahun 2015 hingga 2017.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini adalah momentum yang baik, menandakan kepercayaan, kepuasan dan legitimasi publik terhadap pemerintahan di alam demokrasi. Sumber kepercayaan diri pemerintah dalam menjalankan program pembangunan nasional. capaian tersebut diraih, melalui perubahan strategi penting dalam tata kelola negara," ujar Syafruddin.
Syafruddin juga menyebutkan empat hal sebagai indikator semakin baiknya pelayanan publik, pertama, penerapan sistem akuntabilitas instansi pemerintah (sakip) yang dalam 2 (dua) tahun terakhir dalam membangun efisiensi birokrasi. Kedua, ribuan inovasi pelayanan publik dirangsang lahir secara bottom up setiap tahunnya.
Ketiga, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (spbe) dipercepat agar semua terkoneksi. Keempat, manajemen SDM ASN dirancang lebih akurat sesuai core bussiness pembangunan nasional. (dna/dna)
