.webp)
Sandi menyebut alasan pemisahan otoritas pajak dengan Kemenkeu adalah demi meningkatkan penerimaan negara, salah satunnya adalah mengalokasikan anggaran pertahanan sebesar 1,5% dari produk domestik bruto (PDB). Permasalahan ini dibahas dalam debat kemarin.
"Kita sudah memutuskan 1,5% untuk anggaran pertahanan dari PDB kita untuk pertahanan dan keamanan," kata Sandi di Jakarta, Sabtu malam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sandi menilai, anggaran pertahanan yang sebesar 1,5% dari PDB tepat mengingat luas tanah air yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote.
"Kita akan realisasikan itu karena punya kemampuan meningkatkan sumber pendanaan, karena pemerintahan kita akan memisahkan Kemenkeu dan Dirjen Pajak," ujarnya.
Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini menjelaskan, jika DJP menjadi badan tersendiri maka nanti tugasnya meningkatkan tax ratio ke angka 15-16%. Tax ratio tersebut akan menjadi sumber pendanaan baru untuk peningkatan anggarab pertahanan dan keamanan nasional.
"Itu yang jadi sumber pendanaan kita pada sektor pertahanan dan keamanan," kata dia.
Tax ratio merupakan rasio jumlah pajak yang dikumpulkan pada suatu masa dibandingkan atau dibagi dengan PDB di masa yang sama.
"Itu terobosan baru yang sudah kita umumkan. Kita juga ingin pastikan kedaulatan udara dan laut kita bisa kita tingkatkan dengan anggaran tersebut," tutupnya.
Pada debaat semalam, Calon Presiden Nomor Urut 2 Prabowo Subianto mengkritik anggaran pertahanan di Indonesia masih sangat kecil, dibandingkan dengan SIngapura.
"Maaf pak Jokowi, mungkin Pak Jokowi dapat brefing yang kurang tepat. Jadi Rp 107 triliun itu 5% dari APBN kita, 0,8% dari GDP kita. Padahal Singapura itu anggaran pertahanan dari 30% APBN-nya, 3% dari GDP mereka," sebut Prabowo. (hek/zlf)
