Menurut Koordinator Komisi Advokasi BPKN Rizal E Halim pengaduan soal perumahan yang banyak diterima terkait dengan masalah sertifikat, iuran, hingga serah terima. Hal itu terjadi baik pada rumah tapak maupun vertikal.
"129 laporan yang masuk ini kalau ditanya hampir sama ya dengan rumah tapak dan vertikal. Ini aduan dengan case yang berbeda, ada yang sertifikat, iuran, serah terima, dan case berbeda-beda," kata dia dalam konferensi pers di Kementerian Perdagangan, Senin (8/4/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, ia memberi contoh pengaduan terkait sertifikat di mana konsumen yang telah menyelesaikan pembayaran tetapi belum mendapatkan sertifikat rumah.
"Sertifikat sudah selesai (pembayaran), serah terima tapi sertifikat belum selesai," terang dia.
Sementara itu, dari 154 pengaduan yang diterima selain terkait perumahan ada juga masalah fintech, e-commerce, jasa travel, perbankan hingga sektor kesehatan. Angka itu pun meningkat 40-50% dibanding tahun lalu.
"Kita breakdown di kuartal I 2018 ada 154 pengaduan untuk sektor perumahan 129. Kemudian untuk masalah pembiayaan konsumen ada 6, e-commerce 4, dan jasa travel 2, fintech 2, perbankan 3, sisa dari sektor kesehatan dan lainnya. Itu naik 40-50% tahun lalu 402 aduan," tutup dia.