"Tidak mungkin negara hadir ke pasar secara langsung. Negara hadir melalui agen pembangunan, itu adalah BUMN," kata Misbakhun di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Senin (8/4/2019).
Di era kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla (JK). Peran BUMN dalam menggarap proyek infrastruktur memang sangat dominan. Hanya saja yang akan dipertanyakan mengenai modal BUMN dalam investasi tersebut berasal dari pembiayaan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Misbakhun, total utang BUMN sekitar Rp 5.000 triliun. Namun jika modal ditambah utang hasilnya aset BUMN, sekarang nilainya sekitar Rp 8.000 triliun.
Itu artinya, kata Misbakhun, setiap pembiayaan yang diambil oleh BUMN sangat produktif.
Selain itu, kata Misbakhun, pembangunan infrastruktur di Indonesia juga sudah dimanfaatkan oleh swasta melalui skema seperti KPBU.
"Ada utang yang dicetak untuk kebutuhan produktif, sehingga tidak mempengaruhi, orang bisa mengutang, aset bertambah kemampuan bayarnya mencukupi, ini yang perli diketahui," terang Misbakhun. (hek/fdl)