Dia melanjutkan, di perusahaan BUMN sendiri justru belum ada instruksi dari direksi atau atasan untuk mengikuti HUT BUMN yang diisukan sebagai media kampanye.
"Sampai hari ini, surat itu ributnya bukan di BUMN malah, di luar ributnya. Di BUMN sendiri belum ada namanya form pengisian, tapi di luar ribut banget," ujarnya kepada detikFinance, Selasa (9/4/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita juga nggak bisa memberi jawaban karena nggak ada instruksi dari direksi, tapi di luar ribut banget. Kita tahunya malah dari luar, di WA grup," sambungnya.
Dia menegaskan, posisi pegawai BUMN hingga saat ini netral. Ahmad pun berharap agar pemilihan presiden pun segera terlaksana.
"Jadi kalau kita melihat ini cenderung kita nggak mau komentar, nggak mau ke ranah politik biarkanlah kami seperti saya bilang, pekerja BUMN tidak punya warna, tidak punya nomor, tapi punya pilihan di bilik suara," paparnya.
Ahmad kembali mengatakan, soal isu pegawai untuk kampanye justru ramainya di luar lingkaran BUMN.
"Kita tetap netral, jadi yang perlu dicatat, implementasi di BUMN malah tidak seribut di luar. Di luar udah ribut segala macam, hari ini saya cek di perusahaan saya, nggak ada itu, belum ada yang ada didata, belum ada. Beberapa perusahaan lain nggak ada, tapi suratnya memang kita lihat ada," tutupnya.
Tonton video Ada Tudingan Pegawai Diminta Ikut Kampanye, Kementerian BUMN Menjawab: