Medsos Ramai Tuding BUMN Berpolitik, Rini Membantah

Round-Up 5 Berita Terpopuler

Medsos Ramai Tuding BUMN Berpolitik, Rini Membantah

Hans Henricus BS Aron - detikFinance
Selasa, 09 Apr 2019 20:35 WIB
Medsos Ramai Tuding BUMN Berpolitik, Rini Membantah
Foto: Grandyos Zafna
Jakarta - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, menuding acara HUT BUMN terkait politik. Lewat Facebook-nya, Said menuding BUMN berpolitik.

"BUMN berpolitik. Sulit dibantah bahwa BUMN sudah dimanfaatkan untuk kepentingan politik penguasa yang dibungkus dengan acara ulang tahun," kata Said Didu seperti dikutip detikFinance, Selasa (9/2/2019).

Menteri BUMN Rini Soemarno pun tidak tinggal diam. Rini segera membantah pernyataan Said Didu tersebut.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pernyataan Rini ini juga menjadi berita terpopuler di detikFinance.

"Nggak ada, nggak ada, nggak sama sekali (untuk kampanye). Kita merasa, maaf ya, Pak Said Didu dulunya orang BUMN, jadi saya nggak ngerti kenapa (hembuskan kabar seperti itu) ya kan?," ungkap Rini pada kunjungannya di Karawang, Jawa Barat, Selasa (9/4/2019).

Berikut 5 berita terpopuler detikFinance Selasa (9/4/2019).

Ramai di Medsos Pegawai BUMN Diminta Ikut Kampanye Jokowi

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menuding acara HUT BUMN sarat muatan politik. Said menyatakan hal itu dalam akun Facebooknya

"BUMN berpolitik," kata Said Didu seperti dikutip detikFinance, Selasa (9/2/2019).

"Sulit dibantah bahwa BUMN sudah dimanfaatkan untuk kepentingan politik penguasa yang dibungkus dengan acara ulang tahun," tambahnya.

Dalam pernyataannya tersebut, Said juga mengunggah beberapa dokumen terkait kegiatan perayaan hari ulang tahun BUMN.

Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno menepis keterlibatan pegawai dalam kampanye. Dia mengatakan, kegiatan yang digelar ialah rutin untuk merayakan ulang tahun Kementerian BUMN.

"Sama sekali tidak ada hubungannya kampanye," katanya kepada detikFinance.

Bantah HUT BUMN Kampanye Terselubung, Rini Heran Sama Said Didu

Menteri BUMN Rini Soemarno membantah tudingan Said Didu soal HUT BUMN sarat muatan politik. Rini menegaskan bahwa tidak ada unsur kampanye sedikitpun dalam acara akbar kementeriannya itu. Dia justru heran dengan kabar yang dihembuskan Said Didu.

"Nggak ada, nggak ada, nggak sama sekali (untuk kampanye). Kita merasa, maaf ya, Pak Said Didu dulunya orang BUMN, jadi saya nggak ngerti kenapa (hembuskan kabar seperti itu) ya kan?," ujar Rini pada kunjungannya di Karawang, Jawa Barat, Selasa (9/4/2019).

Rini mengatakan sebetulnya apapun yang BUMN lakukan sekarang tidak lepas dari kepemimpinan Jokowi sebagai presiden. Katanya, Jokowi justru mendorong BUMN untuk terus maju.

"Kita seperti gini, maaf ya, sorry ini bukan mau kampanye terselubung. Apapun BUMN bisa mencapai sekarang tidak terlepas karena kepemimpinan presiden Jokowi, ya kan?" ungkap Rini.

"Kita didorong profesional, saya ditekan pokoknya profesional, transparan, kamu harus dorong BUMN harus kuat, harus lincah, itu karena kepemimpinan kita," tegasnya.

'Kartu Sakti' Jokowi Jadi Perdebatan, Ini Penjelasan Istana

Calon presiden (capres) petahana nomor 01, Joko Widodo (Jokowi) punya program Kartu Pra Kerja, Kartu Sembako, dan KIP Kuliah. Tiga 'kartu sakti' ini beberapa kali diperkenalkan Jokowi ke publik saat kampanye.

Di sisi lain, program 'kartu sakti' juga menjadi perdebatan lantaran Kartu Pra Kerja dinilai untuk membiayai pengangguran. Bahkan, 'kartu sakti' Jokowi ini kerap dikritik lawannya, pasangan capres cawapres nomor 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Menanggapi polemik seputar 'kartu sakti' tersebut, Staf Khusus Presiden bidang ekonomi, Ahmad Erani Yustika buka suara.


Tenggelamkan Kapal Maling Ikan, RI Jadi Pemasok Tuna Terbesar Dunia

Populasi ikan di perairan Indonesia tercatat meningkat pesat. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, populasi ikan meningkat lantaran ekosistem laut di Indonesia makin terjaga.

Hal ini berkat kerja keras jajaran KKP selama empat tahun ke belakang dalam memerangi illegal fishing alias pencurian ikan oleh kapal-kapal asing.

"Stok ikan kita di tahun 2014 hanya tinggal 6,5 juta ton saja. Hanya dengan menenggelamkan kapal, kapal-kapal asing ini pergi. Stok ikan kita di 2016 sudah mencapai 12,5 juta ton. Di tahun 2018 sensus stok ikan, survei stok ikan yang dilakukan Komisi Pengkajian Ikan Nasional nanti akan dirilis sudah di atas 13 juta ton," sebut Susi di Universitas Sahid, Jakarta, Selasa 6 (9/4/2019).


Geger Duit Israel di Kasus Suap PUPR, Basuki: Kita Tunggu Hasilnya

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah tersandung kasus suap terkait proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). KPK pun telah menyita total uang sekitar Rp 46 miliar yang diduga terkait kasus tersebut.

Duit-duit itu terdiri dari 14 mata uang yang salah satunya berasal dari Israel yaitu shekel baru.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku saat ini hanya bersikap menunggu hasil dari tindak lanjut KPK. Meskipun secara internal pihaknya juga melakukan sesuatu.

"Itu kita tunggu dari mereka (KPK). Untuk internal saya ada action-nya, tapi itu saya tunggu dari KPK. Itu kan begitu terus, tapi saya tunggu hasilnya dari KPK," ujarnya di Muara Enim, Sumatera Selatan, Selasa (9/4/2019).



Hide Ads