'Kartu Sakti' Jokowi Disebut Tak Efisien, Ini Penjelasan Istana

'Kartu Sakti' Jokowi Disebut Tak Efisien, Ini Penjelasan Istana

Hendra Kusuma - detikFinance
Kamis, 11 Apr 2019 17:55 WIB
Foto: Dok. Istimewa
Jakarta - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai program 'kartu sakti' capres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) tidak efisien dalam mengatasi tingkat pengangguran, khususnya para lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK).

Ada tiga 'kartu sakti' Jokowi yaitu Kartu Pra Kerja, Kartu Sembako, dan KIP Kuliah.

Menanggapi itu, Staf Khusus Presiden bidang ekonomi, Ahmad Erani Yustika menjelaskan bahwa persoalan pengangguran akan diatasi lewat Kartu Pra-Kerja.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kartu Pra-Kerja merupakan kebijakan afirmasi untuk pelatihan dan menjaga daya beli bagi pengangguran," kata Erani dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (11/4/2019).

Dia menjelaskan, pada dasarnya indikator ketenagakerjaan nasional cenderung membaik. Menurut data BPS, tingkat pengangguran terbuka (TPT) misalnya turun dari 5,9% (2014) menjadi 5,3% (2018). Penciptaan lapangan kerja mencapai 9,38 juta sepanjang 2015-2018.


Meski capaian sudah membaik, tentu saja masih perlu perbaikan dan ketekunan untuk menyelesaikan masalah ini, salah satunya dengan meningkatkan kualitas tenaga kerja dan membangun keterkaitan keterampilan antara dunia pendidikan dengan pasar tenaga kerja.

"Ini yang menjadi salah satu dasar pemerintah menyiapkan Kartu Pra-Kerja," jelas dia.

Erani mengungkapkan, tujuan dari Kartu Pra-Kerja untuk meningkatkan produktivitas dengan memberikan bantuan dalam rangka menyiapkan penerimanya masuk ke pasar tenaga kerja.

Saat mengimplementasikan Kartu Pra-Kerja, terdapat program pelatihan yang akan disesuaikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan perkembangan teknologi. Selain itu, pelatihan diberikan oleh Balai Latihan Kerja (BLK) pemerintah, lembaga pelatihan kerja milik swasta, pusat pelatihan milik sektor industri, BUMN dan komunitas.

Selain meningkatkan keterampilan tenaga kerja, Kartu Pra-Kerja pada akhirnya mendukung percepatan transformasi struktural perekonomian nasional menuju negara industri.

Selain itu, lanjut Erani, Kartu Pra-kerja juga menjadi jawaban atas kebutuhan tenaga kerja berkualitas. Dengan keterampilan dan sertifikasi yang dimiliki, maka tenaga kerja ditargetkan bukan hanya menjadi karyawan, tetapi juga membuka lapangan kerja baru lewat wirausaha. Dengan demikian, kita yakin dapat terhindar dari jebakan pendapatan menengah.

(hek/fdl)

Hide Ads