Tahun Anggaran 2020 sudah mulai diumumkan oleh pemerintah. Poin penting itu dikenal sebagai asumsi dasar perekonomian Indonesia.
Pemerintahan kabinet kerja baru saja menyelesaikan sidang kabinet paripurna (SKP) mengenai ketersediaan anggaran dan pagu indikatif APBN 2020.
Asumsi dasar perekonomian Indonesia seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah (kurs), inflasi, harga minyak mentah (ICP), suku bunga SPN, lifting minyak dan gas sudah mulai dirumuskan.
Menteri Keuangan
Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, asumsi awal pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan sebesar 5,3-5,6%. Angka ini naik tipis dari pembahasan awal yang dipasang 5,3-5,5%.
Keputusan tersebut didapat usai Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla (JK) memimpin sidang kabinet paripurna (SKP) mengenai ketersediaan anggaran dan pagu indikatif APBN 2020.
"Untuk awal ini kita berasumsi pertumbuhan ekonomi akan berkisar 5,3-5,6%, presiden berharap kita bisa pacu sampai 5,6%," kata Sri Mulyani di komplek Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/4/2019).
Sedangkan untuk inflasi, kata Sri Mulyani masih dalam rentang 2-4%, suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5-5,3%, nilai tukar rupiah antara Rp 14.000-15.000 per US$. Lalu, untuk lifting minyak dan gas masih sama dengan target yang ditetapkan pada tahun 2019.
Mengenai fokus APBN 2020, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebut, pemerintah memilih program pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas. Namun, pada tahun depan juga pemerintah tetap meneruskan program pembangunan infrastruktur yang selama ini sudah dilakukan.
Adapun, upaya yang akan ditempuh untuk mempercepat implementasi kedua program tersebut dengan melakukan penghematan pada pos belanja barang.
Sri Mulyani bilang, strategi yang harus ditempuh pemerintah adalah merealisasikan beberapa sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Seperti tingkat konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor.
"Kalau dari sisi pertumbuhan, komposisi agregat demand tentu masih akan tetap konsumsi ada di sekitar 5,2%," kata Sri Mulyani di komplek Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/4/2019).
Tingkat konsumsi rumah tangga memiliki kontribusi yang paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu sekitar 55%. Sedangkan untuk investasi, kata Sri Mulyani harus tumbuh di level 7,5%, dan ekspor di level 7%.
"Investasi diharapkan tumbuh mendekati pertumbuhan ekonomi (5,6 persen) kita berharap mendekati 7,5%, sementara ekspor tetap memiliki momentum tumbuh di sekitar 7%. Impor kita tetap jaga di 6%. itu semuanya adalah komposisi agregat demand," ujar dia.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menghemat belanja barang dan menguatkan belanja modal pada APBN Tahun anggaran 2020.
Hal itu diungkapkannya saat membuka sidang kabinet paripurna (SKP) di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/4/2019).
"Sidang paripurna hari ini saya ingin melanjutkan apa yang sudah kita bicarakan kemarin yang berkaitan dengan ketersediaan anggaran dan pagu indikatif," kata Jokowi.
SKP yang dilaksanakan kemarin, kata Jokowi, melanjutkan dua ratas APBN 2020 yang sudah dibahas sebelumnya. Dia meminta, adanya penghematan belanja barang dan penguatan belanja modal.
Dia meminta kepada Sri Mulyani untuk melihat dokumen APBN tahun-tahun sebelumnya dan dipilih mana yang cocok untuk memangkas belanja barang.
Khusus untuk infrastruktur, Jokowi berkeinginan adanya penambahan anggaran di Kementerian PUPR, agar infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, jalan arteri, yang selama ini anggarannya di kementerian/lembaga namun tidak terealisasi.
.webp)
