.webp)
Kerja sama itu dilakukan untuk mendukung pemerintah berikut pemangku kepentingan menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Terutama dalam menjaring ide-ide maupun inovasi dalam skema pendanaan yang dapat mendukung terciptanya percepatan pembangunan infrastruktur. BUMN lain di bawah Kementerian Keuangan juga diharapkan bisa terlibat.
"Melalui platform ini, PT PII mengundang SMV (Special Mission Vehicle) Kementerian Keuangan lainnya sesuai tugas dan mandatnya bersinergi bersama UNIID dengan dukungan dari Kementerian Keuangan, Kemenristekdikti, KemenPUPR, Kemenhub, maupun kementerian-kementerian lain untuk pengembangan infrastruktur nasional khususnya untuk infrastruktur sektor baru dan daerah, juga mendorong pembangunan nasional melalui pengembangan infrastruktur dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goal (SDG)," jelas Direktur Utama PT PII Armand Hermawan saat memberikan keynote speech pada acara Infrastructure Summit 2019 di Graha Sanusi Hardjadinata Unpad, Bandung, Jumat (26/4/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
PT PII bersama Universitas Padjajaran selaku tuan rumah sekaligus Ketua University Network for Indonesia Infrastructure Development (UNIID) mengadakan kegiatan ini untuk mempertemukan universitas‐universitas terkemuka di Indonesia agar dapat saling berdiskusi serta membahas berbagai ide dan masukan terhadap pengembangan infrastruktur baik nasional maupun regional, utamanya melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usana (KPBU).
Dalam sambutannya, ia menyambut positif inisiatif UNIID tersebut menimbang ke depan pemerintah membutuhkan masukan strategis dari akademisi khususnya di daerah dan kesiapan SDM daerah yang akan dicetak oleh universitas untuk mendukung pengembangan infrastruktur nasional.
Diikuti oleh 31 rektor universitas anggota UNIID, kegiatan ini mewadahi para akademisi untuk berdiskusi terkait beberapa topik strategis seputar KPBU seperti potensi Kerja Sama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU), lesson learned dari proyek-proyek KPBU yang sudah berjalan, aspek keuangan seperti cost control pada KPBU, termasuk diskusi utama mengenai potensi KPBU atau KPDBU untuk proyek infrastruktur perguruan tinggi.
Dalam acara ini juga dilaksanakan pemaparan beberapa potensi proyek infrastruktur daerah yang berpotensi dikembangkan dengan skema KPBU, yang telah digagas dan dipetakan oleh mitra universitas anggota UNIID bersama beberapa Pemerintah Daerah khususnya di lingkup provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan kesiapan dan komitmen jajaran Pemerintah Daerah di provinsi Jawa Barat untuk bekerja sama dengan universitas di UNIID dan Kementerian terkait implementasi skema KPBU serta mapping potensi proyek.Di samping itu, PT PII bersama 5 SMV Kementerian Keuangan lainnya yaitu PT Sarana Multigriya Finance, PT Geo Dipa Energi, PT. Indonesia Infrastructure Finance (IIF), PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) bersama UNIID yang diwakili Universitas Padjajaran sebagai ketua UNIID, menyepakati platform kerja sama untuk pengembangan infrastruktur, pencapaian Sustainable Development Goal (SDG), dan pengembangan ekspor impor, yang akan dikembangkan dalam program kerjasama yang saling bermanfaat. Platform ini juga merupakan salah satu bentuk dukungan Kementerian Keuangan melalui SMV.
(ara/hns)
