.webp)
Saat ini, pemerintah Brunei memang menerapkan hukuman rajam sampai mati untuk hubungan seks sejenis atau kaum LGBT dan perzinaan, yang menuai kecaman global, termasuk dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).
Shell sendiri telah lama membela dan mendukung hak-hak LGBT. Namun, beberapa pemegang saham sekarang menyuarakan keprihatinan tentang aturan di Brunei yang dapat mempengaruhi nasib 3.500 karyawan Shell.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Shell mengoperasikan usaha patungan dengan pemerintah Brunei yang menghasilkan 90% dari pendapatan minyak dan gas negara itu. Ini adalah perusahaan paling penting di Brunei, di mana 61% PDB berasal dari sektor minyak dan gas.
Sementara undang-undang baru tentang LGBT bertentangan dengan kebijakan Shell yang sangat melindungi hak-hak karyawan LGBT.
Perusahaan memiliki program keragaman dan inklusi yang kuat. Bahkan, Shell menjadi sponsor acara kebanggaan gay di kota-kota di seluruh dunia, dan memiliki jaringan dukungan karyawan LGBT hingga mengibarkan bendera pelangi di kantornya.
Eumedion mengatakan bahwa pemegang saham khawatir bahwa kebijakan keragaman Shell mungkin dikompromikan di Brunei.
"Diharapkan dari perusahaan bahwa mereka menjalankan kebijakan mereka tentang inklusi dan kesetaraan LGBT, di mana pun mereka beroperasi," kata Eumedion dalam sebuah pernyataannya.
Di sisi lain, sebuah sumber mengatakan bahwa Eumedion prihatin dengan kesejahteraan karyawan Shell, ia tidak mengharapkan perusahaan untuk secara terbuka melobi undang-undang tentang LGBT di Brunei.
Shell mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mendukung dan menghormati hak-hak semua orang.
"Nilai inti kami yaitu menghormati orang berarti kami menghormati semua orang, terlepas dari jenis kelamin, usia, ras, agama, orientasi seksual, dan semua hal yang membuat orang berbeda," jelas Shell.
