.webp)
"Kita harus siapkan baik insentif maupun skema pembiayaannya," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin (13/5/2019).
Insentif ini menurutnya perlu karena biaya pembangunan ibu kota baru tidak sedikit. Menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) biaya membangun ibu kota baru sekitar Rp 466 triliun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan keterlibatan BUMN maupun swasta tentunya bakal membuat biaya yang dikeluarkan pemerintah lebih sedikit.
"Insentif ya karena kita ingin dorong meskipun biayanya pasti tidak murah tapi kita ingin penggunaan APBN seminimal mungkin, sehingga kita akan buat aturan khusus bagaimana swasta itu bisa terlibat, swasta dan BUMN bisa terlibat di dalam pembangunan ibu kota baru," paparnya.
Bambang belum bisa bicara banyak soal bentuk insentif yang dimaksud. Pada intinya itu bakal menguntungkan buat badan usaha.
"Insentif maksudnya kita memberikan ruang dan memberi konsesi kepada BUMN dan swasta berpartisipasi, bisa juga selain yang full private adalah melalui KPBU. Itu juga insentif karena si swasta itu bisa dapat kepastian return dari project yang dikerjasamakan," jelasnya.
Contoh lain, Bambang menjelaskan pengusaha properti misalnya, mereka boleh membangun akses tol dari kawasan properti mereka menuju ibu kota baru. Baik secara langsung maupun tidak langsung mereka sudah ikut membangun ibu kota baru.
"Misal dia boleh bangun tol dari real estate dia ke ibu kota. Jadi intinya ini seperti bisnis properti tapi bedanya ini bangun ibu kota baru yang lengkap," tambahnya. (hns/hns)
