Deretan Kritik ke Menkeu: Menteri Pencetak Utang hingga Ratu Utang

Bahkan, Prabowo menegaskan jangan lagi ada penyebutan Menteri Keuangan (Menkeu), melainkan diganti jadi Menteri Pencetak Utang.

"Kalau menurut saya, jangan disebut lagilah ada Menteri Keuangan, mungkin Menteri Pencetak Utang. Bangga untuk utang, yang suruh bayar orang lain," ujar Prabowo pada saat itu.

Bukan itu saja, pria yang pernah maju di Pilpres 2014 lalu itu juga menyebut kondisi saat ini sudah stadium lanjut.

"Saudara-saudara saya menerima dukunganmu, sebagai kehormatan tapi jangan mengira saya ini orang sakti yang bisa dengan tongkat saya simsalabim selesai, tidak bisa. Ini kalau ibarat penyakit saya katakan stadium sudah cukup lanjut sudah lumayan parah. Utang menumpuk terus," tambah Prabowo.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menyoroti soal utang pemerintah dan kemampuan pemerintah dalam mencicil utang tersebut.

Hal tersebut dikatakan Zulkiflio Hasan pada Sidang Tahunan MPR di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2018).

"Masalah pengelolaan utang, mencegah krisis secara dini ini harus diselesaikan. agar ketahanan ekonomi kuat," kata Zulkifli.

Dia mengatakan, negara harus menjaga stabilitas ekonomi dan menjaga krisis sejak dini. Karena, kata Zulkifli, ini penting untuk menjaga ketahanan nasional.

Zulkifli juga menyoroti besaran utang pemerintah yang diketahui jumlahnya mencapai Rp 4.200 triliun. Dia mengatakan, kemampuan mencicil utang yang dilakukan pemerintah sudah di luar batas kewajaran.

"Rp 400 triliun di 2018 itu setara 7 kali dana desa, 6 kali anggaran kesehatan. Itu sudah di luar batas kewajaran dan batas negara untuk membayar," kata Zulkifli.

Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Fuad Bawazier mengatakan, bertambahnya utang pemerintahan Presiden Joko Widodo karena menajemen pengelolaan uang hasil utang dinilai tidak tepat sasaran. Hal ini, kata dia, menjadi salah satu indikator utang kian meningkat di rezim ini.

"Utang ini tidak jelas ini untuk apa. Berapa bayar bunga, untuk subsidi berapa untuk macam-macam tidak terperinci," kata Fuad dalam diskusi Rabu Biru 'Kemelut Hutang di Negeri Gemah Ripah Loh Jinawi' di media center pasangan Prabowo-Sandi, Jakarta, Rabu (30/1/2019).

Dengan begitu, peningkatan nilai utang tidak berpengaruh kepada peningkatan perekonomian nasional. Menurut dia, bila pemakaian uang dari hasil utang tepat sasaran, maka akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi nasional.

"Utang memang bertambah dengan cepat tapi pertumbuhan ekonomi tidak meningkat hanya 5% saja karena penggunaan utang tidak efektif," ujar dia.

Tim ahli ekonomi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi ini memandang, pengelolaan uang dari hasil utang pemerintahan saat ini berbeda jauh dengan pemerintahan sebelumnya. Pada pemerintahan sebelum Jokowi, kata dia, uang dari hasil utang dikelola secara terperinci. Sehingga, peningkatan utang tak naik sebesar saat ini.

Fuad meyakini, reformasi APBN perlu dilakukan agar bisa mengatasi defisit neraca perdagangan.

Dan yang paling baru, kritikan tersebut disampaikan Rizal Ramli yang merupakan ekonom senior sekaligus Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.

Dia bilang, Menteri Keuangan adalah Ratu Utang. Hal tersebut dikarenakan jumlahnya yang setiap bulan bahkan tahun ke tahun terus bertambah.

Kritikan tersebut disampaikan lewat cuitan Twitter-nya.

"Utang Pemerintah Setahun Naik Rp 347T. Nyaris Rp1 Trillun per hari !

Kok prestasi tertinggi ngutang? Wong Menkeu "Ratu Utang" dipuja2 kreditor karena berikan bunga tertinggi di ASEAN," cuit akun @RamliRizal, Jakarta, Jumat (17/5/2019).