BPJS Kesehatan, Ini PR Biar Keluar dari Masalah Tunggakan

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi pekerjaan rumah (PR) kepada BPJS Kesehatan agar bisa keluar dari masalah tunggakan. PR itu tidak terlepas dari hasil audit BPKP yang baru saja dirilis dalam rapat hingga dini hari di Komisi IX DPR, Senin (27/5/2019).

"Ada beberapa hal yang menjadi PR kita bersama memperbaiki program BPJS Kesehatan dan jaminan kesehatan nasional agar supaya bisa sustainable juga lebih akuntabel," kata Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/5/2019).

Hasil temuan BPKP, kata Sri Mulyani yang harus segera diselesaikan adalah data peserta. Pasalnya, masih didapat data peserta ganda. Kedua, setiap tagihan BPJS harus dicatat atau dibukukan dengan baik.

Baca juga: Soal Tekor Rp 9 T, BPJS Kesehatan Keluhkan Besaran Iuran

"BPJS menyampaikan di dalam pembukuannya, mereka hanya mempertimbangkan tagihannya yang bersifat sebulan yang disebut current sedangkan di atas sebulan dia dianggap tidak charge," ujar Sri Mulyani.

Selanjutnya, menyelesaikan masalah klasifikasi rumah sakit. Lalu, mengenai kategori penyakit dan manfaat yang didapat oleh peserta dalam hal ini masyarakat.

"Jadi tentu kita mendukung sepenuhnya perbaikan dari jaminan kesehatan ini akan lebih bisa dijalankan dengan baik sehingga tidak menimbulkan efek negatif kepada rumah sakit, pekerja medical, dunia farmasi," kata Sri Mulyani.

"Namun juga masyarakat bisa mendapatkan jaminan kesehatan yang kompatibel. Ini menjadi kunci sangat penting dari temuan BPKP maupun rapat kerja dengan komisi IX kemarin," sambung Sri Mulyani.

Baca juga: BPJS Kesehatan Nunggak Rp 9 T, Kok Bisa?

(hek/hns)