.webp)
Merespons rencana tersebut, Garuda Indonesia angkat bicara.
"Seperti kita ketahui bahwa pemerintah harus fair dan memberlakukan kebijakan yang sama terhadap maskapai nasional dan asing yang beroperasi di Indonesia. Jangan sampai mengistimewakan maskapai asing," ungkap Vice President Corporate Secretary Garuda Indonesia Ikhsan Rosan kepada detikFinance di Jakarta, Jumat (7/6/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rosan mengatakan beberapa maskapai di Indonesia sudah bangkrut karena tak kuat persaingan. Dia berharap masalah serupa tak terulang lagi jika pemerintah jadi mengajak maskapai asing menggarap bisnis penerbangan domestik.
"Di Indonesia sudah ada 24 maskapai penerbangan nasional yang bangkrut akibat persaingan yang tidak sehat. Mudah mudahan jangan ada lagi," kata Rosan.
Dia menambahkan kewenangan pemerintah mengajak maskapai asing masuk Indonesia, cuma di sisi lain pemerintah harus melindungi kepentingan nasional.
"Mengacu kepada masuknya maskapai asing ke domestik, kami melihatnya bahwa hal tersebut menjadi domain negara namun tetap mengacu kepada UU Penerbangan No 1 tahun 2009 dimana semangatnya adalah tetap melindungi kepentingan nasional, melindungi kemandirian bangsa dan kedaulatan nasional. Negara juga berdaulat penuh dan eksklusif terhadap wilayah udara nasional," terang Rosan
Sekadar informasi, keinginan Jokowi mengajak maskapai asing menggarap bisnis penerbangan Indonesia diungkap Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
"Beberapa hari lalu Pak presiden beri saran bahwa berilah kemungkinan satu kompetisi yang lebih baik, kompetisi bisa terjadi apabila penerbangan asing ikut dalam ini," kata Budi di Pelabuhan Kalianget, Sumenep, Jawa Timur, Senin (3/6/2019). (hns/hns)
