Pemerintah Diminta Waspadai Defisit Neraca Sektor Telekomunikasi

Jakarta - Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta meminta pemerintah mewaspadai defisit neraca pembayaran di sektor jasa telekomunikasi, komputer, dan informasi mengingat perkembangan teknologi telekomunikasi yang semakin cepat, salah satunya teknologi 5G.

Mengacu pada data Bank Indonesia, Arif mengatakan nilai impor jasa tersebut meningkat hampir lima kali lipat dalam 5 tahun terakhir di angka sebesar US$4,17 miliar. Arif juga mengatakan saat ini dunia telah bergerak menuju penggunaan 5G untuk mendukung kinerja perekonomian
negaranya.

"Semua negara sudah mengambil posisi dan memikirkan bagaimana mereka akan merespons teknologi 5G. Mereka semua berlomba untuk mengembangkannya dan pemanfaatannya bagi perekonomian negaranya masing-masing," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (10/6/2019).

Baca juga: Jokowi Butuh Menteri Out of The Box, Apa Maksudnya?

Bahkan, raksasa pemegang paten 5G saat ini tidak lagi dikuasi oleh Benua Amerika atau Eropa akan tetapi China melalui Huawei Technologies. Ia melanjutkan, sebagai negara berkembang Vietnam juga telah mendeklarasikan negaranya akan mengadopsi 5G yang dikembangkan sendiri.

Berdasarkan kondisi itu, sambung Arif, Indonesia juga harus memiliki posisi yang jelas seperti negara lainnya. Apalagi, berdasarkan laporan berjudul The Global State of Digital in
2019 disebutkan pengguna internet di Indonesia sebanyak 150 juta orang.

"Ini kan potensi yang besar. Apalagi penduduk kita juga sangat banyak. Jangan sampai negara yang besar ini hanya dijadikan pasar lagi bagi negara-negara yang berhasil mengembangkan 5G-nya," kata Arif.

Apabila Indonesia menjadi pasar bagi para negara pengembang 5G, hal itu akan berujung pada peningkatan impor jasa telekomunikasi, komputer, dan informasi serta intellectual property rights.

"Kalau seperti ini terus, Indonesia hanya menjadi pengimpor sektor teknologi dan intellectual property rights, selain energi tentunya yang memang sudah memberatkan neraca pembayaran," terang Arif.

Baca juga: Saran KEIN Agar Ekonomi RI Terbang dari Level 5%

Oleh karena itu, dia menilai sudah saatnya pemerintah untuk mengambil posisi yang jelas dalam perkembangan teknologi 5G. Indonesia harus mengembangkan industri telekomunikasi, bukan lagi sekadar menjadi 'sarang' operator telekomunikasi.

Jangan sampai, perkembangan teknologi justru menjadi bumerang bagi perekonomian karena teknologi seharusnya dimanfaatkan untuk menunjang kinerja ekonomi negara.

"Negara melalui PT Industri Telekomunikasi Indonesia atau PT Len harusnya bisa mengembangkan 5G secara mandiri sehingga bisa mengurangi neraca telekonomunikasi," ucapnya. (prf/hns)