.webp)
Presiden memanggil pengusaha nasional yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesi (Hipmi), Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan Hippindo.
Presiden Jokowi tak sungkan meminta masukan kepada pengusaha nasional untuk mengerjakan apa saja di periode kedua nanti. Mengingat dirinya tak lagi punya beban di masa yang akan datang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Masukan Kadin dan Hipmi
|
Foto: Presiden Joko Widodo atau Jokowi (Biro Pers Setpres)
|
Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani mengatakan masukan dari pengusaha ini harus segera diimplementasikan oleh pemerintah.
"Kita diminta untuk memberikan masukan-masukan bagaimana sesudah pemilu damai selesai untuk perkembangan dunia usaha ke depan, kebijakan-kebijakan apa saja yang harus dilakukan," kata Rosan di Komplek Istana, Jakarta, Rabu (12/6/2019).
Masukan pertama, kata Rosan adalah pemerintah harus segera mensukseskan program vokasi. Hal ini demi mengurangi defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD).
Kedua, para pengusaha juga setuju agar pemerintah mendorong sektor pariwisata lebih cepat lagi. Agar devisa yang masuk ke Indonesia lebih banyak lagi. Ketiga, mengenai produk tekstil yang harus ditingkatkan lagi demi membantu kinerja ekspor.
Di luar tiga permintaan utama, Rosan mengaku para pengusaha juga membahas mengenai masalah tarif pajak penghasilan (PPh) badan atau korporasi bersama Presiden Jokowi.
Menurut Rosan, pengusaha berharap adanya penurunan tarif PPh ke level 17-18% dari yang sekarang sebesar 25%. Ada juga pembahasan mengenai percepatan proses izin berusaha dengan menghilangkan ego sektoral hingga masalah teranyar mengenai mahalnya harga tiket pesawat.
Apindo Minta Turunkan Tarif Pajak Perusahaan
|
Foto: Hendra Kusuma
|
Pertemuan antara Presiden Jokowi dengan para pengusaha kakap dari Apindo dan Hippindo berlangsung selama hampir dua jam sejak 09.30 WIB di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.
"Kami juga tadi membahas mengenai perpajakan. Perpajakan kami menyampaikan bahwa sekarang ini yang paling utama sebetulnya adalah untuk membahas mengenai UU PPN dan PPh. Jadi yang terkait dengan tarif. Itu yang lebih mendesak untuk kita selesaikan ketimbang ketentuan umum perpajakan," kata Hariyadi di Komplek Istana, Jakarta, Kamis (13/6/2019).
Hariyadi menyampaikan, para pengusaha berharap pemerintah bisa merealisasikan penurunan tarif PPh badan atau perusahaan ke level 17% dari yang sekarang 25%.
Selain itu, Hariyadi menyampaikan langsung mengenai pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan penciptaan lapangan kerja melalui revisi UU Ketenagakerjaan.
Selanjutnya, mengenai efisiensi birokrasi terutama dalam proses perizinan berusaha atau yang berkaitan dengan investasi. Begitu juga dengan anggaran promosi dan riset yang harus digabungkan dan tidak terpecah ke berbagai kementerian/lembaga (k/l).
Selanjutnya juga masalah tiket pesawat khusus penerbangan domestik. Menurut Hariyadi, Jokowi akan mengupayakan adanya kondisi yang lebih adil.
Keluhkan Tiket Pesawat Mahal
|
Foto: Jokowi undang Erick Thohir dan Wishnutama (Andhika Prasetia/detikcom)
|
Hal itu diungkapkan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani usai melakukan pertemuan dengan Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.
"Ya beliau bilang akan ada suatu upaya membuat ini lebih fear," kata Hariyadi, Jakarta, Kamis (13/6/2019).
Dalam pertemuan, Hariyadi bersama para pengurus Apindo dan Hippindo menyampaikan masalah mahalnya tiket pesawat secara langsung kepada orang nomor satu di Indonesia.
Menurut Hariyadi, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah mengundang maskapai asing untuk membuka kantor di Indonesia. Agar bisa turut serta berkompetisi di pasar penerbangan domestik.
Sebab, lanjut Hariyadi, Garuda Indonesia dan Lion Air Grup sudah menguasai 97% pasar penerbangan domestik.
Halaman 2 dari 4
