.webp)
"Dalam salah satu kesempatan di awal Maret 2019, presiden petahana Jokowi menjanjikan bukan hanya pembayaran rapelan gaji PNS, tapi juga yang dibayarkan pada awal April menjelang hari pencoblosan adalah pembayaran gaji ke-13 dan ke-14," ujar anggota tim hukum Prabowo, Bambang Widjojanto atau BW, membacakan permohonan gugatan hasil Pilpres dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK), Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019).
BW menyebut Jokowi melakukan pembayaran THR dan gaji ke-13 lebih awal dari yang seharusnya. Menurutnya, hal itu merupakan langkah Jokowi untuk mempengaruhi para pemilih.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pembayaran gaji ke-13 dan ke-14 THR yang dijanjikan pada awal April menjelang pencoblosan yang sedemikian itu, padahal biasanya dilakukan pada pertengahan tahun ajaran atau menjelang hari raya. Nyata-nyata atau paling tidak dalam batas rasional yang wajar diniatkan untuk mempengaruhi pilihan penerima manfaat," katanya.
BW juga menyebut bahwa hal itu juga telah diakui Jokowi sebagai strategi pemenangan Pilpres 2019.
"Diakui oleh presiden Joko Widodo sebagai strategi pemenangan Pilpres 2019. Bahwasanya penyalahgunaan anggaran dan program negara itu yang waktu dan momentumnya dipilih pada awal 2019 bahkan mendekati hari pencoblosan 17 April 2019 dapat dibaca sebagai cara capres petahana Joko Widodo untuk memenangkan Pilpres 2019," katanya.
"Hal demikian diakui secara langsung maupun tidak langsung oleh presiden Jokowi pada akhir 2018, di mana Beliau mengakui bahwa pilihan momentum kebijakannya dipengaruhi oleh perhelatan dan upaya memenangkan Pilpres, meskipun berbicara dalam konteks pembangunan," tuturnya.
Simak Juga 'Kapan Gaji ke-13 PNS Cair?, Ini Jawaban Sri Mulyani':
 |
