Sri Mulyani bakal Tetap Berutang, Ini Alasannya

Jakarta - Kementerian Keuangan menyebut pada tahun 2020, pemerintah masih tetap menerbitkan utang demi memenuhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal itu juga sama seperti tahun-tahun sebelumnya.

Lantas kenapa pemerintah selalu berutang demi memenuhi APBN?

Direktur Surat Utang Negara Loto Srinaita Ginting mengatakan, pemerintah akan tetap menarik utang dikarenakan desain APBN dirancang defisit.

"Pembiayaan APBN melalui utang tidak lepas dari kebijakan anggaran defisit yang dijalankan pemerintah," kata Loto saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Dirancang defisit maksudnya, anggaran belanja negara lebih besar dibandingkan pendapatan negara. Sebagai contoh pada APBN 2019, pemerintah harus menerbitkan utang lantaran terdapat defisit sebesar Rp 296 triliun. Angka tersebut dikarenakan anggaran belanja negara sebesar Rp 2.461,1 triliun dan pendapatan negara sebesar Rp 2.165,1 triliun.

Baca juga: Sri Mulyani bakal Terus Berutang untuk Tutup Defisit

Selama ini, anggaran belanja selalu dipenuhi dari anggaran pendapatan. Jika, anggaran pendapatannya lebih rendah dari belanja, maka pemenuhannya dengan utang. Menurut Loto, kebijakan ini juga untuk menjaga momentum pertumbuhan.

"Dengan tujuan untuk menjaga momentum pertumbuhan (strategi countercyclical), dan menghindari timbulnya beban pembangunan lebih besar lagi di masa depan (opportunity loss)," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pada 2020 pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah pelemahan global.

Dia bilang, RAPBN tahun anggaran 2020 dengan tingkat defisit dalam rasio produk domestik bruto harus terjaga rendah untuk menjaga keberlangsungan dan keamanan fiskal. Untuk menjaga RAPBN tetap dalam batas aman, maka kebijakan utang diperlukan.

"Dari sisi sumber pembiayaan untuk menutup defisit, sumber utama pembiayaan defisit masih akan berasal dari utang terutama melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN)," kata Sri Mulyani di ruang rapat paripurna DPR, Jakarta, Selasa (11/6).

Baca juga: Sri Mulyani Curhat Disebut Ratu Pencetak Utang

Dituding Jadi Menteri Pencetak Utang, Sri Mulyani: Itu Ngeledek (hek/eds)