Pertanyaan Banggar soal Prioritas 2020 Dijawab Lewat Tim Khusus

Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk membentuk tim perumus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada pemerintah.

Pimpinan Rapat Banggar Teuku Riefky Harsya mengatakan, tim perumus itu beranggotakan Banggar DPR RI dan pemerintah.

"Kita akan membentuk tim perumus (timus), untuk selanjutnya masing-masing fraksi dan pemerintah menyampaikan nama-mana kepada sekretariat," kata Teuku di ruang rapat Banggar, Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Baca juga: Pemerintah dan Banggar Bahas Program Prioritas 2020, Apa Saja?

Keputusan tersebut terjadi usai anggota Banggar DPR RI menyampaikan sejumlah pertanyaan mengenai lima program prioritas pemerintah di tahun 2020. Adapun, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 untuk menentukan sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan Pemerintah. RKP 2020 mengambil tema 'Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas'.

Sebanyak lima prioritas nasional yaitu pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, infrastruktur dan pemerataan wilayah, nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja, ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup, dan stabilitas pertahanan dan keamanan.

Beberapa anggota Banggar DPR RI yang menyampaikan pertanyaan antara lain, Primus Yustisio. Dia meminta pemerintah jeli terhadap penerapan pajak terhadap kendaraan mewah. Lalu, dirinya juga meminta pemerintah memperhatikan fasilitas kesehatan yang didapatkan masyarakat.

Pasalnya, di daerah pemilihannya (dapil) yaitu Kabupaten Bogor, fasilitas seperti rumah sakit (RS) umum masih sedikit. Dari jumlah masyarakat 5,8 juta jiwa hanya dilayani empat RS Umum.

Baca juga: Bakal Ada 7 Bandara Baru Dibangun Tahun Depan

Selanjutnya, John Kenedy Aziz. Dia menyampaikan bahwa infrastruktur dan pemerataan wilayah belum benar-benar terjadi. Sebab, di Kecamatan Mapat Tunggul, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, terdapat daerah yang tidak bisa diakses oleh kendaraan roda empat.

Selanjutnya, Hamka B Kady menyampaikan upaya pemerintah yang ingin mengentaskan kemiskinan melalui program keluarga harapan (PKH). Dia mempertanyakan apakah pemerintah memiliki cara lain dan mengenai data penerima.

Lalu, dirinya juga menyampaikan pemerintah harus memenuhi peningkatan anggaran yang diminta BMKG. Khususnya untuk pengadaan alat pendeteksi bencana alam tsunami. (hek/ara)