.webp)
Merespons putusan MK tersebut, pengusaha meminta capres cawapres terpilih mulai fokus menyelesaikan pekerjaan rumah (PR) yang belum tuntas.
"Yang kemarin sudah baik, tapi perlu lebih cepat lagi. Kurang cepat ya. Pelu lebih cepat lagi. Kita harus terus melakukan perbaikan. Dan perbaikan itu ada tapi kita harus mengingat bahwa negara-negara lain terutama negara tetangga kita juga melakukan hal yang sama. Mereka juga terus me-reform di banyak hal. Sehingga kita pun harus tetap me-reform diri kita, memperbaiki diri kita. Karena PR kita harus menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan investasi, dan juga ekspor," ujar Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani kepada detikFinance, Jumat (28/6/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, Rosan menekankan pentingnya meningkatkan reformasi birokrasi, perizinan, hingga tenaga kerja.
"Bagaimana kita meningkatkan perekonomian kita, meningkatkan produktivitas kita, dan tetap melaksanakan reformasi di berbagai bidang. Baik dari birokrasi, reformasi perpajakan, tenaga kerja, perizinan, yang memang harus kita lakukan apabila kita ingin terus bersaing dan tumbuh di tengah kelemahan perekonomian dunia," kata Rosan.
Permintaan pengusaha ritel juga tak jauh berbeda. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Tutum Rahanta mengatakan perekonomian berkaitan erat dengan ketenagakerjaan dan perizinan. Oleh sebab itu, PR pemerintah ke depan fokus meningkatkan kemudahan pada kedua sektor tersebut.
"Kalau bagi kami, kalau kata-kata ekonomi itu ada keterkaitan dengan ketenagakerjaan, birokrasi yang belum layak. Korupsi juga harus dihilangkan, yang paling penting itu. Soal perizinan itu kan juga bagian dari birokrasi," kata Tutum.
Tonton Video Bamsoet: PR Jokowi ke Depan Adalah Ekonomi:
(hns/hns)
