Menanti Rumah DP Rp 0 Dihuni Warga Jakarta

Menanti Rumah DP Rp 0 Dihuni Warga Jakarta

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Kamis, 04 Jul 2019 07:09 WIB
1.

Menanti Rumah DP Rp 0 Dihuni Warga Jakarta

Menanti Rumah DP Rp 0 Dihuni Warga Jakarta
Jakarta - Rumah dengan uang muka atau down payment (DP) Rp 0 di Pondok Kelapa, Jakarta Timur sudah hampir rampung. Wujud fisik rumah yang digagas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini tampak menjulang ke atas. Kini tinggal pekerjaan finishing.

Meski hampir rampung, nasib masyarakat yang berniat membeli rumah bernama Samawa ini masih teka-teki. Padahal, mereka telah mendaftar alias menyatakan minat untuk memiliki hunian vertikal tersebut.

Masyarakat belum tahu kapan bisa memiliki rumah ini, begitu juga kapan bisa menempatinya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bagaimana kelanjutan rumah DP Rp 0 ini? Kepada detikFinance, Kepala UPT Rumah Dp Rp 0 Dzikran Kurniawan menjelaskan panjang lebar terkait kelanjutan program DP Rp 0 ini di kantornya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, Jalan Taman Jatibaru, Jakarta Pusat.

Berikut petikan wawancara lengkapnya:
Kemarin pendaftaran untuk rumah DP Rp 0 atau Samawa sudah dibuka, kelanjutannya bagaimana?
Kemarin itu kan kita proses verifikasi warga. Intinya, gambaran besar program perumahan, kita ingin punya, ini program strategis perumahan, kita punya database warga DKI itu yang nggak punya rumah. Cuma ini kan pada tahap awal. Ke depan kita punya gambaran sebenarnya warga DKI yang nggak punya rumah siapa, tinggalnya di mana, kerjanya apa, lokasi tinggal sekarang di mana, sekarang kontrak atau sama mertua. Kemudian dia itu kerjanya di mana, butuh rumah kira-kira seperti apa . Itu menjadi data kita. Orang selalu bilang orang di DKI sekian juta tak punya rumah, cuma nggak tahu profilnya. Ibarat kata, kalau kita produsen, perlu tahu gambaran konsumen sehingga menyiapkan produk paling pas konsumennya.

Pendaftaran tidak seluruhnya untuk Samawa?
Rumah Samawa, tidak seluruhnya mengambil memesan rumah yang di Pondok Kelapa itu, tapi dia mau DP 0, tapi belum berminat yang Klapa Village. Mungkin kalau ada lain, mungkin rumah tapak, dekat Jakarta Pusat, Jakarta Barat, kita akan informasikan, tapi sudah masuk database kita orang-orang yang kita service. Itu kan menjadi data statsitik kita.

Sampai kita dapatkan sampai 800 orang yang masuk perbankan, dari perbankan mungkin separuhnya bisa, kita lagi lihat, bisa lihat di situ. Makanya kita masih tetap membuka silakan masyarakat yang membutuhkan.

Berarti yang 800 berdasarkan syarat penghasilan Rp 7 juta, warga 5 tahun?
Iya, tapi sebenarnya itu kan untuk Klapa Village, tapi ke depan kita akan mendata seluruh kebutuhan perumahan. Jadi ya warga kita segala macam penghasilan mestinya kita data, idenya sih begitu.

Berapa yang direkomendasikan untuk diproses kredit bank?
Yang kita nominasikan sekarang diproses perbankan 800-an, yang kita rekomendasikan ke bank. Kemudian bank melakukan seleksi, ke BI checking, sekarang SLIK OJK Sistem Informasi Lembaga Keuangan OJK. Hampir 900, 899 kita dorong Bank DKI. Itu masih diproses sekarang.

Mungkin separuhnya datanya kembali, mungkin ada space masyarakat mendaftar. Kita tetap cari yang terbaik, secara keuangan masuk, perbankan masuk, kalau lebih dari yang seharusnya kita akan ranking.

Sebanyak 899 itu dari berapa pendaftar?
Dari 2500-an kan ada beberapa potongannya, ternyata dia bukan warga DKI, dia sudah meninggal, sejak November, Januari sudah ada yang meninggal. Ada yang pindah ke luar DKI mungkin mutasi penduduk. Ada juga yang misalnya kita kan harus menyediakan hunian layak, hunian layak didefinisikan standar room space, standar nasional 9 m2 per orang. Kalau anak 3 harusnya 9x3. Kalau anak 3 kan berarti 5 (orang). 9x5 45m2 harusnya punya anak 3 rumahnya minimal 45 m2 kira-kira yang kita pahami. Cuma, diperkenankan minim 7 m2 Klapa Village paling tinggi 36m2. Itu mungkin 6 orang kalau itu anaknya masih bayi, kondisinya memang demikian. Kalau punya anak 4-5 berarti satu keluarga 7m2, itu menjadi rumah yang kumuh.

Sementara karena hunian kita paling tinggi tipe 36, kan salah nanti. Kalau kita berikan rumah tipe 36 isinya 8 orang. Yang terjadi apa, lorongnya dia pakai rak sepatu lah. Nanti akan menjadi masalah sosial, dan itu tidak layak huni bagi dia. Ada yang kesingkir, banyak karena itu.

Penghasilan di atas Rp 7 juta ternyata banyak juga. Itu mengajukan lebih Rp 7 juta, dia sendiri yang ngisi. Bapak berapa (penghasilan)? Rp 20 juta, siapa tahu aja dapat pak. Itu ternyata ada yang demikian. Ada penghasilan rumah tangga, kan ada penghasilan pokok. Kan tidak bisa menafikan, bahwa dia punya pasangan. Kalau digabung Rp 11-12 juta, kalau punya anak 3. Kalau digabung suaminya manager di mana, penghasilan Rp 20 juta, kan nggak pas dikasih.

Ada juga yang satu pemohon, artinya istri ngajuin, suaminya ngajuin. Yang kita proses satu pemohon saja, satunya kita gugurkan.

Kita cek sudah punya rumah, dari data PBB-nya atas nama bersangkutan. Ada juga yang kepemilikan aset, kita tak menolak yang punya mobil atau kendaraan, tapi kendaraan itu ada kosekuensi biayanya dan space parkir di sana terbatas. Di sana tersedia 70 mobil, kalau motor tersedia 300 motor. Ini masalah isu kenyamanan lingkungan. Kita seleksi juga.

Orang punya kendaraan, punya kosekuensi biaya. Kalau punya mobil tiap tahun akan bayar STNK, dia akan setahun 2-3 akan servis ini, kan ada biayanya. Biaya ini kita hitung juga sebagai beban rumah tangga. Ada juga yang kita hitung sisa penghasilan habis.

Berapa ruang atau space dari penghasilan agar bisa cicil rumah?
Bank DKI kelonggaran sampai 40%, tapi normal 30%, dalam kondisi tertentu kalau baik, secara koleksi bank bagus, tapi kita nggak bisa masuk area itu. Area perbankan setahu saya kalau karakter bagus.

Setelah 899 tadi direkomendasikan ke Bank DKI, langsung disaring terus dipanggil atau bagaimana?
Kita bersama-sama, karena masuknya lewat kita, kita bersama-sama akan manggilnya. Tapi yang proses Bank DKI, karena mengajukan lewat kita, berarti kita akan bentuk tim bersama yang memanggil mereka. Informasikan agar diproses lebih lanjut di perbankan, bank cabang dimana, data dilengkapi apa saja, form yang harus diisi apa saja, begitu tindak lanjutnya.

Kalau lihat daftar yang lolos bagaimana? Apa disampaikan personal?
Ini teknis ya, kalau teknis pengumumannya apakah akan dipajang atau tidak, itu masih kita lihat dampaknya. Kalau dihubungi pasti, yang akan progres lanjut dihubungi pasti, kita punya email, kontaknya. Waktu daftar ada itu. Pasti kita hubungi itu.

Yang tidak lolos, itu juga pasti kita hubungi atau kita kasih tahu ya. Cuma mekanisme masih kita pikirkan. Tapi, secara personal dikasih tahu. Kenapa tidak lolosnya.

Kapan pemanggilan dan progres kreditnya?
Proses pemanggilan yang lolos kita rencanakan pekan depan. Tapi, kesiapan teknisnya komunikasi terus. Kalau untuk pengumumannya harus nunggu arahan pimpinan.

Yang jelas akan segera kita beritahukan, yang bisa lanjut akan segera dihubungi pekan depan. Akan ada yang dipanggil mulai pekan depan, mungkin sekitar hari Rabu depan untuk yang kelengkapan berkas KPR, form pengajuan KPR-nya. Artinya proses KPR normalnya, mereka akan kita hubungi, ini lho anda akan KPR Bank DKI. Syarat KPR umum harus mengajukan form pengajuan KPR subsidi, melengkapi dengan data kartu keluarga, KTP dan lain-lain. Yang sudah ada mungkin bisa kita bantu.

Tapi, misalnya yang belum ada slip gaji, keterangan SK karyawan kan biasanya ada tuh, karyawan PT A ada semacam kontrak kerjanya. Apakah karyawan kontrak, apakah karyawan tetap. Keterangan gaji dari bendaharanya. Gaji sekian, uang lembur sekian. Proses KPR perbankan kita jalani.

Tahap selanjutnya bagaimana? Maksudnya jadwal supaya bisa ditempati?
Kita tarik mundur aja, pokoknya jaminan itu rumah jadi, SLF (sertifikat layak fungsi) ada, kita akad di sana. Targetnya sih Agustus. Mereka sudah akad. Kalau sudah akad justru kita mensyaratkan segera dihuni. Artinya kalau sudah akad kredit tidak boleh dikosongkan rumah itu. Kita akan evaluasi 3 bulan kita cek. Kalau 3 bulan kemudian nggak dihuni berarti nggak butuh rumah itu. Jadi kita sangat encourage kalau sudah akad besoknya pindah ke situ.

Berarti nunggu rumah jadi saja supaya bisa ditempati?
Ya sekarang kan posisinya 87% selesai, mungkin Agustus kekejar selesai fisik. Harapan kita surat administrasi selesai Agustus. Karena Pergub-nya akad dilakukan kalau rumah sudah ada SLF- nya.

Kalau proses perbankan ini kalau minggu depan kita mulai, tergantung masyarakatnya. Kalau masyarakat melengkapi berkasnya cepat, Bank DKI, nggak lama lah kredit itu 2 minggu sudah bisa disetujui. Kalau disetujui, tinggal tanggal akadnya. Persetujuan kredit itu umurnya nggak lama, 1 bulan, normal ya, setelah kredit disetujui harus segera diakadkan. Sebab, kalau nggak diulang lagi prosesnya. Di cek lagi BI checking, jangan-jangan berhenti kerja, jangan-jangan sudah meninggal, jangan-jangan nambah lagi kreditnya.

Makanya kalau kita tarik, akhir Agustus, satu bulan, awal Agustus di sini sudah keluar selambat-selambatnya perjanjian kredit Agustus atau akhir Juli sudah kita keluarkan kreditnya sehingga siap akad.

Bisa ditempati kapan jadinya?
Setelah akad dulu baru ditempati, akad serah terima kunci. Kalau sudah terima kunci sudah bisa menempati. Justru nggak boleh lama-lama.

Kalau sudah akad, biasanya ditindak lanjuti serah terima kunci, atau biasanya bersamaan. Jadi langsung mereka bisa nempati itu. Kalau mau pindah besoknya bisa, kan sudah legal itu.

Kenapa nggak dihuni indikasi salah sasaran, dengan akad berarti sudah nyicil rumah, kalau langsung pindah berarti sebenarnya itu butuh. Kalau biasanya kontrak, dia pindah, tapi dia sudah bayar cicilan. Pengeluaran bulanan yg biasanya untuk kontrak berubah cicilan kredit.

Kalau nggak nempati berarti dia bayar dua, dia bayar cicilan rumah, dia bayar kontrakan sebenarnya orang ini orang mampu. Makanya lagi disiapkan payung model akad kredit KPR sehingga yang kaya gini bisa ditindak.

Ada hukumannya?
Ada, bahkan kita rancang lebih ketat dari itu supaya bisa executable. Jangan sampai kita punya aturan-aturan tapi nggak bisa dieksekusi.

Seperti apa nanti sanksinya, apa dicabut fasilitasnya?
Dicabut... saya lagi kita rancang apa bisa kita bisa kita ganti lagi silakan pergi, berapa cicilan yang sudah dibayar kita kembalikan, kita beli kembali kita kasih yang lain. Ini lagi dirancang model perikatan perjanjiannya sehingga orang nggak main-main. Bukan berarti kita larang, kalau pindah wilayah silakan artinya saya warga DKI, baru nempati 3 tahun kemudian perusahaan memindahkan saya ke Kalimantan wajar dong. Boleh lah dia jual. Kalau mau pindah bawa keluarganya pindah, rumahnya kasih tahu, serahkan ke kita dibeli lagi, kan dihargai kepemilikan dia, berapa KPR, berapa nilai kepemilikan yang sudah dibayar. Harga jual berapa, sisa cicilan berapa. Dia bisa beli rumah beli lagi di Kalimantan.

Termasuk disewakan nggak boleh?
Nggak boleh, berarti bukan perlu rumah. Dia mengambil program ini untuk berbisnis.

Peraturan kok nggak dari kemarin?
Ini sebelum eksekusi peraturan akan keluar semua. Mungkin lagi dipertimbangkan supaya lebih matang. Yang jelas Agustus sudah siap regulasinya, sistemnya, perbankannya, bangunanya. Jadi kita harapkan Agustus sudah bisa terselesaikan.

Cicilan berapa rumah DP Rp 0?
Rp 1,17 juta paling murah tipe studio. Yang paling mahal Rp 2,16 juta per bulan kalau ambil 20 tahun. Tapi kan nggak berharap 20 tahun. Ada orang kita saranin 15 tahun, 10 tahun karena cukup mampu.

Masih bisa daftar di Klapa Village atau ditempatkan ke wilayah lain?
Untuk DP Rp 0 sebenarnya selalu terbuka masyarakat yang datang ke sini. Kalau resminya apakah dibuka lagi saya masih konsultasikan. Kalau datang ke sini kita catat, kita lihat datanya kita tetap jalan. Karena memang nggak cuma Klapa Village ada beberapa lokasi lain yang kita siapkan.

DP ditanggung semua?
Kan sebenarnya KPR, kalau ada DP, misal Rp 100 juta , kalau DP Rp 20 juta, KPR-nya Rp 20 juta. Rp 20 juta dibayar ke developer, Rp 80 juta cicil bank KPR. Kalau DP Rp 0, Rp 100 juta semua KPR. Orang nggk bayar apa-apa, langsung KPR. Langsung KPR 100%, bunga murah.

Bunganya?
Setinggi-tingginya 5%.

Sudah ada rencana pembangunan rumah DP Rp 0 lagi?
Kita kerjasama jg devoper kan, nanti kita kerjasama, ada beberapa devoper BUMN maupun BUMD akan menyiapkan.

Di mana?
Saya nggk bisa buka dulu, kalau secara bisnis masuk, kalau sudah bicara ya sudah clear berapa harganya, lokai di mana, beberapa lokasi sudah ada.



Simak Video "Video: 2 Terdakwa Korupsi Lahan Dp Rp 0 Dituntut 9 dan 7 Tahun Penjara"
[Gambas:Video 20detik]
Hide Ads