Perusahaan Hong Kong Mau Beli Tol Waskita

PT Waskita Toll Road (WTR) mengungkapkan sedang menjual dua ruas jalan tol dari 18 jalan tol yang hingga saat ini dikelolanya. Penjualan dua ruas jalan tol tersebut dilakukan dengan cara divestasi saham.

Direktur Utama WTR Herwidiakto mengatakan salah satu perusahaan yang sudah siap membeli berasal dari Hong Kong.

"Tapi kan sekarang tetap masih proses, bukan sudah putus. Itu belum. Yang dari Hong Kong ini lebih serius," kata Herwidiakto di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (11/7/2019).

Dua ruas yang dimaksud adalah Solo-Ngawi dan Ngawi-Kertosono. Adapun, pihak WTR pun membuka kesempatan kepada perusahaan dalam negeri untuk terlibat dalam pembelian dua ruas jalan tol tersebut. Hanya saja, tawarannya masih di bawah perusahaan asal Hong Kong.

Kementerian PUPR lewat Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) meminta pihak PT Waskita Toll Road (WTR) memastikan calon pembeli dua ruas tol yang dijualnya merupakan perusahaan yang kompeten. Kepala BPJT Danang Parikesit mengatakan pihak WTR jangan sampai konsesi yang dijual diserahkan ke perusahaan yang abal-abal.

"Penginnya mereka masuk lalu serius menjadi bagian dari BUJT," kata Danang di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (11/7/2019).

Danang mengungkapkan, salah satu perusahaan yang kompeten juga menjadi syarat atau kriteria dari pemerintah yang harus dipenuhi oleh WTR.

Adapun, lanjut Danang, salah satu yang bisa memastikan perusahaan asal Hong Kong tersebut kompeten atau abal-abal bisa dari laporan keuangannya.

"Kalau proses di kami ada kapasitas financial keuangan dari perusahaan itu ada EBITDA dan itu kita teliti jangan sampai yang masuk abal-abal kan," jelas dia.

Hingga saat ini, perusahaan Hong Kong menjadi yang paling serius dan dealnya diprediksi akan terjadi pada Agustus 2019.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Danang Parikesit mengatakan, perusahaan asal Hong Kong tersebut bisa menjadi pemegang saham sekaligus operator atau pengelola jalan tol tersebut.

"Bisa dua-duanya," kata Danang di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (11/7/2019).

Danang menjelaskan, penguasaan saham oleh pihak asing di perusahaan dalam negeri khususnya sektor jalan tol belum ada aturannya untuk menjadi mayoritas pemegang saham. Namun belum tentu perusahaan tersebut akan menjadi operator tol tersebut.