Keuangan Seret Hingga Kabar Bangkrut, PT Pos: Beban Masa Lalu

Jakarta - PT Pos Indonesia ramai diperbincangkan bangkrut karena krisis keuangan. Menanggapi hal tersebut, pihak PT Pos mengatakan bahwa krisis keuangan yang dialami perseroan terjadi karena warisan masa lalu.

Maksudnya adalah belum selesainya reformasi lima tahunan perusahaan yang harusnya dilakukan pada tahun 2009.

"Benar bahwa diperlukan keterlibatan pemerintah untuk melakukan proses penyehatan Pos Indonesia yang sudah lama tertunda," kata Sekretaris Perusahaan Pos Indonesia, Benny Otoyo dalam keterangannya, Senin (22/7/2019).

Baca juga: Sejarah PT Pos Indonesia yang Dikabarkan Mau Bangkrut

Reformasi itu didasari pada UU 38 tahun 2009, pada pasal 51 dijelaskan pemerintah harus membantu perseroan untuk mempersiapkan reformasi perusahaan.

"Untuk mempersiapkan badan usaha milik negara dalam menanggapi pembukaan akses pasar perlu dilakukan upaya penyehatan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama lima tahun," bunyi pasal 51, UU 38 tahun 2009.

Baca juga: Demi Perbaiki Kinerja, PT Pos Perlu Rombak Direksi?

Selain itu Pos Indonesia juga mengatakan hingga kini belum mendapatkan kompensasi sesuai dengan penugasan yang diberikan pemerintah.

"Beban masa lalu sebelum terjadinya liberalisasi, dan penugasan PSO (public service obligation) yang belum dapat kompensasi sesuai dengan tugas yang dipikul," kata Benny.





(dna/dna)