Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil yang hadir dalam rapat percepatan pembangunan destinasi wisata Danau Toba, Senin (22/7/2019) di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta.
"Grab itu salah satu yang punya program tentang promosi berbagai negara dan daerah, dan Pak Luhut ingin mendengar apa yang bisa dikontribusikan," tutur Sofyan usai menghadiri rapat tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi ditemui di tempat yang sama juga mengamini hal tersebut. Budi mengatakan bahwa Grab akan membantu promosi wisata Danau Toba.
"Grab itu setahu saya cuma dia akan membantu untuk marketing lah, promosi," ujar Budi.
Kemudian, Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah mengatakan, Grab akan mempromosikan pariwisata Danau Toba tersebut melalui jaringan dan pelanggan Grab yang sudah ada.
"Grab tadi pertama membantu promosikan daerah wisata pariwisata melalui jaringan dan juga kan memang jaringan yang sudah ada followers tetapnya ya. Kedua membantu transportasi melalui media online. Tapi fokus utama Grabnya itu membantu promosi daerah wisata dan promosi angkutan," terang Musa.
Ada 25 titik baru destinasi wisata yang akan dikembangkan pemerintah. Hal ini guna menggenjot industri pariwisata.
"Ada 25 titik, (destinasi pariwisata baru) tadi penjelasan dan semuanya itu memang otorita Danau Toba yang akan menangani secara komprehensif," papar Musa.
Dalam pengembangan wisata tersebut, Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mengalokasikan Rp 2 miliar untuk subsidi bus yang melayani rute menuju Danau Toba. Subsidi tersebut akan berlaku selama satu tahun.
"Kita subsidi untuk kendaraan-kendaraan bus yang nanti akan layani masyarakat termasuk turis ke Danau Toba di beberapa tempat," ucap Budi.
"Kita hanya men-support dananya saja. Dananya sekitar Rp 2 miliar untuk satu tahun, sedikit," pungkas dia.
Sedangkan Kementerian ATR/BPN sendiri akan berkontribusi dalam proses penyediaan dan legalisasi lahan di destinasi wisata baru tersebut.
"Sekarang ini apa yang perlu dilakukan, pertama dalam rangka mempersiapkan kawasan itu. BPN kan kalau urusan tanah semua di BPN. Kalau ada kendala lahan dan macam-macam kita selesaikan," ucap Sofyan.
(ara/ara)