Sederet Jurus Pemerintah Turunkan Harga Tiket Pesawat, Manjurkah?

Sederet Jurus Pemerintah Turunkan Harga Tiket Pesawat, Manjurkah?

Hendra Kusuma - detikFinance
Rabu, 24 Jul 2019 06:51 WIB
1.

Sederet Jurus Pemerintah Turunkan Harga Tiket Pesawat, Manjurkah?

Sederet Jurus Pemerintah Turunkan Harga Tiket Pesawat, Manjurkah?
Foto: Thinkstock
Jakarta - Keputusan memberi diskon pada tiket pesawat jet khusus penerbangan murah alias LCC dengan jadwal tertentu sudah diterapkan, pemerintah masih belum puas.

Lewat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pemerintah masih mencari cara agar harga tiket pesawat bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dari hasil evaluasi pemerintah, ada beberapa jurus yang akan diberlakukan demi harga tiket pesawat semakin murah. Apa saja jurusnya, simak selengkapnya di sini:

Maskapai penerbangan bersama pemerintah berwacana untuk menurunkan harga tiket seluruh penerbangan pesawat berbiaya murah (low cost carrier/LCC). Hal itu menindaklanjuti kebijakan penurunan harga tiket pada jadwal tertentu.

Berdasarkan kesepakatan, saat ini maskapai LCC baru menyediakan tiket pesawat yang turun 50% pada Selasa, Kamis dan Sabtu, dengan waktu keberangkatan pukul 10.00-14.00 waktu setempat. Alokasi tiket murah 30% untuk tiap penerbangan.

Dari rapat koordinasi hari ini yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, ada rencana agar kebijakan itu berlaku penuh untuk semua jadwal penerbangan. Tentunya tidak semua kursi yang disediakan untuk itu.

"Rencananya kan untuk sementara ini Selasa, Kamis, Sabtu, jam 10 sampai jam 2 (sore). Hari ini rapatnya bagaimana ini dibuat dari Senin sampai Minggu, kemudian dari pagi sampai pagi," kata Bos Lion Air Group Rusdi Kirana di kantor Darmin, Senin (22/7/2019).

Dia mengatakan, kebijakan yang berlaku saat ini hanya bersifat sementara. Para stakeholder mendengar masukan dari masyarakat agar tiket pesawat murah dijual merata.

Untuk mendukung rencana tersebut, menurut dia diperlakukan insentif buat maskapai. Tujuannya agar kebijakan itu tidak menjadi beban buat perusahaan penerbangan. Rusdi menjelaskan, itu dibahas oleh Darmin bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.


Upaya lain yang akan dilakukan pemerintah adalah menerapkan diskon untuk semua penerbangan dan meminta pengusaha hotel dan restoran juga ikut terlibat.

Hal itu diungkapkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2019).

Dua keputusan itu, kata Budi, merupakan hasil rapat evaluasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian soal penerapan harga tiket pesawat kemarin.

"Ada dua usulan dari floor, yang lebih baik lagi," kata Budi.

Dia mengungkapkan, dua usulan tersebut adalah menerapkan diskon tarif untuk penerbangan murah (LCC) di seluruh jadwal dan mengajak Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) terlibat.

Sedangkan untuk PHRI, kata Budi, pemerintah mengajak pengusaha untuk memberikan diskon harga hotel yang masuk dalam tiket pesawat. Jadi, masyarakat bisa membeli tiket pesawat termasuk harga hotel di wilayah pariwisata.

"Diskon bersama, bundling, jadi kita tetapkan beberapa tempat, mungkin misalnya Yogyakarta, Bali, atau mana terserah nanti di rapat," ujarnya.

Pemerintah diminta untuk membebaskan bea masuk untuk produk sparepart pesawat yang diimpor oleh pelaku usaha sektor penerbangan tanah air.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, usulan tersebut sebagai bentuk kompensasi dari pemerintah demi menurunkan harga tiket pesawat.

"Ya itu, kalau yang satu bulan itu ada beberapa usulan fiskal yang diusulkan, tapi kami belum bisa putuskan. Sparepart itu kan biaya masuknya ada, itu yang diminta," kata Budi Karya di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (23/7/2019).

"Itu yang kemarin diusulkan, itu mungkin lebih cepat dilakukan, tinggal Pak Menko undang PHRI dan beberapa stakeholder," jelas Budi.

Adapun, lanjut Budi Karya, target pembahasan mengenai penerapan diskon harga tiket untuk semua penerbangan dilakukan selama satu bulan ke depan. Sedangkan untuk sektor lain seperti PHRI diharapkan lebih cepat penyelesaiannya.

"Yang diskon menyeluruh satu bulan, kalau yang ini (PHRI) tidak ada waktu tapi mestinya bisa lebih cepat," tambahnya.

Hide Ads