.webp)
Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi menyampaikan, pemerintah memiliki keterbatasan anggaran untuk mengembangkan infrastruktur transportasi darat ke depannya.
"APBN ada keterbatasan anggaran pemerintah yang dikelola Dirjen Perhubungan Darat. Setiap tahun ada peningkatan kebutuhan untuk pembangunan infrastruktur transportasi darat sekitar Rp 6 triliun. Sedangkan anggaran kami hanya Rp 4,5 triliun," ujar Budi di Merlynn Park Hotel, Jakarta, Rabu (31/7/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Selain itu juga keterbatasan SDM. Secara umum kami mempunyai beberapa terminal tetapi dalam rangka pengelolaannya memang menjadi hambatan. Sehingga pengelolaannya kurang optimal," kata Budi.
"Kereta api ada PT KAI, pelabuhan ada Pelindo, bandara ada Angkasa Pura, tapi pengelolaan terminal tidak ada," lanjutnya.
Untuk itu, pemerintah mau mengajak investor swasta dalam meningkatkan pelayanan transportasi darat kepada masyarakat pada sarana-sarana transportasi darat itu sendiri.
"Bagaimana kita meningkatkan pelayanan ke masyarakat? Salah satunya dengan melibatkan peran swasta," imbuh dia.
Budi mengatakan, meski peningkatan layanan masyarakat adalah tugas pemerintah, karena kendala-kendala tersebut maka dibutuhkan peran sektor swasta.
"Memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat adalah tugas pemerintah. Seperti menyediakan infrastruktur, mengoptimalkan barang milik negara, kami cukup banyak punya terminal jembatan timbang dan dermaga. Tapi pemanfaatan belum maksimal. Oleh sebab itu pelayanan kurang optimal. Dengan demikian kalau sektor swasta bisa masuk, tak hanya anggaran dapat dibantu, tapi juga bisa meningkatkan layanan," tegasnya.
(zlf/zlf)
