.webp)
Founder Urban +, Sofyan Sibarani menilai meski pemerintah mengumpulkan uang sebanyak itu belum cukup untuk membangun ibu kota negara (IKN) yang baru sesuai impian pemerintah.
"Jujur uang Rp 466 triliun itu tidak akan cukup untuk membangun kota secantik itu," ujarnya pada acara Citiestalk yang diadakan oleh Citieslab dan Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia di Jakarta, kemarin sore, Rabu (31/7/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sofyan menjelaskan, berdasarkan data rencana awal Kementerian PPN/Bappenas, ibu kota baru nantinya berisi beberapa kawasan. Pertama kawasan inti yang berisi kantor pusat pemerintah termasuk istana negara yang luasnya mencapai 2 ribu hektar (ha).
Lalu ada ibu kota pengembangan yang total luasnya mencapai 40 ribu ha. Isinya terdapat rumah ASN/TNI/Polri, fasilitas pendidikan dan kesehatan, museum, sport center, mall hingga convention center.
Nah kawasan ibu kota ini yang menurutnya membutuhkan banyak dana. Apalagi luasan yang direncanakan begitu luas.
"Kawasan IKN itu 40 ribu ha kebayang nggak si besarnya kaya apa. Kawasan BSD yang segitu besarnya itu 6 ribu ha," terangnya.
Belum lagi pemerintah berencana untuk melakukan perluasan kawasan IKN tahap I nantinya yang luasannya mencapai 200 ribu ha. Isi pembangunannya berupa taman nasional, kawasan konservasi orang utan, klaster pemukiman bandara dan pelabuhan.
Setelah itu akan dikembangkan lagi kawasan IKN tahap II yang pembangunannya mengarah ke metropolitan dan wilayah pengembangan terkait provinsi sekitarnya.
Jika dilihat dari rencana tersebut, maka IKN pengembangannya akan 4 kali lipat dari ibu koya sekarang Jakarta, dari sisi luasannya.
"200 ribu ha itu Jakarta kali 4. Luas jakarta 50 ribu ha. Pembangunan itu harus tercapai dengan uang uanh terjangkau dan cita-citanya jadi benchmark terbaik di dunia," terangnya.
Menurutnya sangat sulit membangun ibu kota negara baru dengan harapan begitu tinggi dengan uang yang terjangkau. Oleh karena itu pemerintah perlu menghitung kembali dan memaksimalkan peran BUMN dan swasta.
(das/dna)
