.webp)
Jokowi pun tidak mampu menutupi kekesalannya saat menyambangi kantor pusat PLN di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Permintaan Jokowi pada saat itu hanya ingin seluruh direksi PLN segera mempercepat penanganan kasus pemadaman listrik.
Lalu, apakah seluruh jajaran direksi PLN akan dirombak sebagai sanksi permasalahan listrik padam? Lagi-lagi Jokowi tidak menjawab. Mantan Walu Kota Solo ini hanya menyerahkannya kepada PLN.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Seruan untuk mencopot jajaran direksi pun sudah ada yang kumandangkan pada kemarin Senin (5/8/2019). Salah satunya Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menyesalkan insiden padamnya listrik secara massal di Pulau Jawa sejak kemarin siang. HIPMI meminta agar kedua menteri terkait yang mengurusi listrik dan PLN, serta direksi PT PLN dicopot.
"HIPMI merekomendasikan agar menteri-menteri terkait dicopot. Begitu juga dengan pimpinan dan direksi PLN yang bertanggungjawab langsung," ujar Wakil Ketua Umum BPP HIPMI Yaser Palito dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Senin (5/8/2019).
Yaser mengatakan, pemadaman massal tersebut sudah sangat memalukan dan mencoreng wajah pemerintah dan dunia usaha. Ditengarai, ada upaya pihak-pihak tertentu ingin merusak citra pemerintah.
Padamnya listrik disebabkan gangguan pada Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi (SUTET) 500 kV Ungaran- Pemalang.
Butuh waktu yang tidak sedikit bagi PLN untuk memperbaiki situasi supaya kembali normal. Beberapa wilayah ada tidak mendapat listrik hingga lebih dari 12 jam.
Sementara wilayah yang sudah sempat teraliri listrik pun sempat kembali mengalami pemadaman. Imbasnya, layanan seluler, perbankan, hingga transportasi umum mengalami gangguan.
(hek/dna)
