Menaker Ingin Tiru Cara Malaysia Tangani Pekerja Korban PHK

Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan saat ini sedang fokus pada penyusunan naskah kebijakan pengembangan pelatihan vokasi di Indonesia. Yang salah satu isinya mengenai Skills Development Fund (SDF) dan Unemployment Benefits (UB) bagi korban yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai dampak dari digitalisasi.

Oleh karena itu, Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri beserta Komite Pelatihan Vokasi Nasional (KPVN), melakukan pertemuan dengan CEO Human Resource Development Fund (HRDF) untuk sharing informasi kebijakan tersebut.

"Kebijakan skema pembiayaan SDF dan UB tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM Indonesia, mempercepat pengurangan pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Kedua kebijakan tersebut juga untuk memastikan terciptanya long life learning dan long life employment," kata Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri saat melakukan pertemuan dengan CEO HRDF, di Kuala Lumpur, dalam keterangannya, Rabu (7/8/2019).

SDF atau dana pengembangan pelatihan keterampilan kerja adalah dukungan pembiayaan yang digunakan untuk mendukung program peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui program pelatihan vokasi (skilling, reskilling, dan upskilling). Sedangkan, UB adalah tunjangan sosial bagi pengangguran dan korban PHK serta keluarganya.

Baca juga: Kemlu Minta Pengiriman TKI yang Gajinya Dikemplang Majikan di Jeddah Diusut

Pertemuan ini, lanjut Hanif, mendiskusikan seputar kebijakan Skills Development Fund (SDF), yang mana di Malaysia dinamakan Human Resource Development Fund, baik dari segi sumber pendanaannya, desain kelembagaannya, serta mekanisme dan tata kelolanya di Malaysia.

"Pertemuan ini juga bertujuan sharing informasi terkait dukungan mitra industri dalam implementasi SDF, serta pembagian peran pemerintah dan mitra sosial dalam pengembangan SDF di Malaysia," kata Hanif.

Mempertimbangkan Malaysia telah berhasil dalam mengimplementasikan program HRD Fund dan memiliki karakteristik yang mirip dengan keadaan di Indonesia, maka pemerintah Indonesia akan melakukan comparative study.

Kemudian kajian lebih dalam implementasi SDF di Malaysia, sebagai referensi dalam penyusunan konsep SDF dan UB di Indonesia yang meliputi skema pembiayaan, skema pelatihan, skema iuran, dan dukungan regulasi serta keterlibatan semua pihak.

"Setelah pertemuan ini akan dilakukan comparative study terhadap tingkat keberhasilan dan tingkat kegagalan maupun hambatan/tantangan di Malaysia," kata Hanif.

Baca juga: Kemnaker Dukung Pengembangan Pariwisata Danau Toba dengan Pelatihan

(idr/mpr)