Tanah Kalimantan 'Digoreng' Diklaim Dekat Ibu Kota Baru

Di dalam iklan tersebut ditawarkan tanah seluas 400 meter persegi dengan harga Rp 122.500 per meter. Dari deskripsi juga disebutkan, lahan ini ada di lokasi strategis karena berada di satu-satunya jalan utama penghubung antara Palangka Raya atau Ibu Kota Kalimantan Tengah dan Ibu Kota Katingan yang disebut sebagai kandidat kuat ibu kota negara.

"Di lokasi ini sangat dekat dengan Bukit Batu, tempat wisata di Kabupaten Katingan yang direncanakan sebagai Bundaran Terbesar se-Asia Tenggara. Akses jalan kavling juga sangat lebar dan lega, yakni lebih dari 8 meter," tulis deskripsi tersebut, dikutip detikFinance, Senin (12/8/2019).

Kemudian iklan tersebut juga menawarkan harga standar lokal. Penjual menyebut harga jual standar membuat pembeli tak perlu khawatir jika memang Ibu Kota tak jadi pindah ke Kalimantan Tengah. Tanah tersebut akan tetap menjadi investasi yang menguntungkan.

Dalam iklan tersebut juga disebutkan calon pembeli akan kehilangan kesempatan jika ibu kota jadi pindah ke Kalimantan Tengah karena harganya dipastikan akan naik. Pengiklan juga menginformasikan jika tanah tersebut bebas dari konflik, memiliki lingkungan yang nasionalis, calon pembeli akan mendapatkan jaminan dan bantuan administrasi, penginapan serta transportasi hingga bantuan setelah pembelian.

Selain itu, juga ada iklan tanah dijual dekat calon ibu kota. Lokasi penjualan terletak di Palangka Raya Kota, Kalimantan Tengah.

Tanah yang dijual seluas 15 hektar dengan bentuk persegi panjang. Pengiklan juga menampilkan spesifikasi yakni lokasi strategis. Tanah ini diklaim cocok untuk investasi, pembangunan perumahan, hotel dan cocok untuk bisnis lain.

"Bisa dicek di Bappenas, siapa cepat dia dapat harga Rp 40 miliar, Nego. Dekat Jalan Trans Kalimantan, Sei Gohong, Bukit Batu," tulis keterangan tersebut.

Pengamat Properti Ali Trangandha mengungkapkan pemerintah seharusnya sudah mempersiapkan lahan untuk kebutuhan di wilayah calon ibu kota baru.

"Sebetulnya, sebelum ada calon ibu kota baru itu, pemerintah dan BUMN sudah membeli tanah untuk stok landbank. Kalau tidak ya harganya akan mengikuti mekanisme pasar, bisa saja jadi terlalu tinggi harganya," kata Ali saat dihubungi detikFinance, Senin (12/8/2019)

Dia mengungkapkan, pembagian lahan sebagai fasilitas negara juga harus dipercepat sebelum harga tanah semakin naik. Selain itu, juga pemerintah harus mampu untuk menyediakan lahan untuk masyarakat kelas bawah dan memastikan agar harga tanah tidak terus bergerak.

"Jadi pemerintah juga harus membagi mana wilayah yang harganya tidak boleh bergerak. Jadi istilahnya di-freeze untuk masyarakat kelas bawah ya 10-20% sudah cukup lah itu harus dijamin," imbuh dia.

Ali mengatakan, sebaiknya masyarakat menunggu pengumuman resmi dari pemerintah untuk penjualan tersebut. Hal ini dilakukan demi menghindari spekulasi-spekulasi yang semakin banyak di wilayah Kalimantan yang disebut sebagai calon Ibu Kota baru.

Menurut Ali, di pergerakan harga tanah di Kalimantan memang sedang sangat baik. Bahkan sebelum ada isu perpindahan ibu kota ini. Misalnya di Balikpapan yang pertumbuhannya sangat baik karena hasil non migasnya yang mulai membaik.

"Kebetulan Balikpapan sempat anjlok tapi satu tahun terakhir sudah lumayan lagi. Aksi-aksi spekulasi ini memang sudah mulai ada di sana itu kan alamiah saja sebenarnya," jelas dia.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengatakan, salah satu upaya mengunci pergerakan spekulan tanah ialah dengan mengatur harga jual.

"Sudah (diatur), tapi belum diputuskan," kata Sofyan di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/8/2019).

Sofyan mengatakan, spekulan tanah juga tidak akan bisa menjalankan aksinya mengingat lahan yang digunakan untuk ibu kota yang baru merupakan milik negara.

"Tapi kali ini nggak akan bisa spekulasi karena sebagian tanah negara," jelas dia.

Mantan Menteri BUMN ini mencontohkan, harga tanah yang sudah diatur oleh pemerintah di sekitar wilayah ibu kota negara tidak akan tinggi.

"Terakhir itu ya mereka kan nggak bisa ngatur, tapi kalau di sekitar tanah negara apakah Rp 200.000 per meter (contoh) itu yang kita atur," ungkap dia.

Sebelumnya Head of Real Estate Category OLX Indonesia Ignasius Ryan Hasim menjelaskan, rencana yang dihembuskan oleh pemerintah ini juga berdampak terhadap perilaku orang dalam mencari properti atau hunian.

Dia mengungkapkan, pencarian properti atau rumah di Palangka Raya mengalami peningkatan yang sangat signifikan lewat internet. Bahkan, peningkatannya mencapai lima kali lipat.

Ryan mengungkapkan, sebelum Jokowi mengadakan rapat terbatas (ratas) di Istana Presiden, angka pencarian properti di Palangka Raya sekitar 314 setiap harinya. Angka itu kemudian mengalami peningkatan hingga lima kali lipat sehari setelah ratas digelar.

Pengamat Properti Aldi Garibaldi mengatakan iklan tersebut berpotensi menimbulkan dampak yang tidak baik, karena akan ada spekulasi pada tanah.

"Baik untuk yang punya tanah, tidak baik untuk yang spekulasi tanah. Kan belum tahu pindahnya ke mana (Ibu Kota), memangnya mereka tahu?" kata Aldi saat dihubungi detikFinance, Senin (12/8/2019).

Dia mengungkapkan, membeli tanah tak sama dengan membeli barang elektronik yang memiliki garansi. Penjualan tersebut disebut akan menciptakan bubble atau gelembung di sektor properti, hal ini karena semua orang yang punya tanah di wilayah tersebut akan menaikkan harga.

Menurut dia, iklan dengan embel-embel tanah dekat dengan calon Ibu Kota baru merupakan misrepresentation of the fact. Aldi mengungkapkan, masyarakat bisa menilai sendiri terkait pembelian tanah.

"Misalnya saya bilang ke pembeli, rumah ini sebentar lagi dekat jalan tol. Terus kalau jalan tol nya nggak jadi dibangun emang bisa dituntut? Kan sifatnya Badan Pertanahan Negara (BPN) hanya mencatat transaksi," imbuh dia.