.webp)
Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Eko Djoeli Heripoerwanto mengatakan pemerintah menargetkan angka backlog rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa turun menjadi 5 juta melalui target tersebut.
"Kami telah mencanangkan target, yaitu dengan menurunkan jumlah backlog rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sampai 5 juta," katanya dalam acara Workshop Public Private Partnership (PPP) for Affordable Housing di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Rabu (14/8/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Eko mengatakan total investasi infrastruktur bidang perumahan yang dibutuhkan untuk mencapai target tersebut mencapai Rp 780 triliun. Namun ketersediaan APBN hanya mampu mencukupi 30% dari total kebutuhan investasi dan 70-80% dari swasta/masyarakat.
Untuk itu, saat ini tengah digodok skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KBPU). KPBU menjadi hal yang baru di bidang perumahan rakyat, namun menjadi salah satu peluang besar dalam menutupi pembiayaan penyediaan rumah bagi MBR.
"Kalau di sektor lain sudah jalan seperti pembangunan jalan tol. Kalau di perumahan belum ada. Kami berharap dengan skema ini gap backlog bisa lebih cepat dicapai pengurangannya dari pada yang selama ini," kata Eko.
Jika di sektor jalan ada availability payment (AP) dan viability gap fund (VGF), saat ini pemerintah menggodok skema seperti apa yang akan dipakai untuk perumahan. Sejumlah hal yang tengah digodok di antaranya bagaimana mengembangkan dan menyusun proposal proyek KPBU yang layak secara komersial, bagaimana mencari sumber pendanaan sektor swasta untuk proyek perumahan KPBU dan bagaimana berkolaborasi untuk memastikan kebijakan, peraturan, dan lembaga yang tepat tersedia untuk mendukung proyek investasi yang potensial.
"Misalnya developer membangun dengan tanah swasta atau negara, apakah itu dimungkinkan untuk di KPBU-kan," kata Eko.
(eds/ara)
