Jakarta -
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan formasi kabinet kerja jilid II. Di mana, jumlah kursi masih tetap sebanyak 34. Dari total kursi nantinya sebesar 55% akan diisi oleh kalangan profesional dan 45% diisi oleh kalangan partai politik.
Akan tetapi, Jokowi sampai saat ini belum mengumumkan siapa saja para 'pembantunya' di periode 2019-2024. Mantan Wali Kota Solo ini sangat hati-hati untuk mengumumkannya.
Dia pun mengungkapkan bahwa 34 kursi pejabat negara akan diisi oleh beragam usia, mulai dari usia 25 tahun alias millenials hingga di atas 35 tahun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
detikFinance pun mencoba membantu Presiden Jokowi untuk menemukan sosok anak buah yang cocok selama lima tahun mendatang, khususnya sebagai Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan Menteri BUMN.
Berikut kriteria dan sosok yang bisa dipertimbangkan untuk direkrut Jokowi:
Seperti Fajar B. Hirawan, Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia itu mengatakan bahwa Darmin Nasution berpotensi diganti.
"Menteri Koordinator Bidang Perekonomian diganti," kata Fajar saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Rabu (14/8/2019).
Dia enggan memberikan alasannya. Hanya saja dirinya menilai bahwa sosok Menteri Koordinator Bidang Perekonomian harus diisi oleh individu yang mampu berpikir strategis, bersinergi dengan kementerian/lembaga (K/L) lain yang bersinggungan.
Fajar menilai, sosok calon Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di periode kedua Presiden Jokowi bisa berasal dari kalangan profesional dan politik. Namun diprioritaskan dari kalangan profesional yang tidak memiliki conflict of interest baik itu secara politik maupun bisnis.
Peneliti dari INDEF Eko Listanto menilai sosok yang diperlukan memimpin Kementerian Keuangan adalah yang paham pengelolaan APBN
"Untuk Menteri Keuangan perlu orang yang paham kebijakan fiskal dan prudent/hati-hati menjaga keseimbangan APBN artinya menjaga defisit dan menjaga keseimbangan primer APBN," kata Eko saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Rabu (14/8/2019).
Eko mengatakan, individu yang cocok menduduki kursi panas di Kementerian Keuangan harus berasal dari kalangan profesional.
Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani mengatakan sosok yang cocok untuk mengisi orang nomor satu di Kementerian Keuangan adalah individu yang mampu bersinergi dengan kalangan dunia usaha.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Roeslani berharap sosok Menteri BUMN di periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi) mampu memprioritaskan swasta. Hal itu juga sejalan dengan arahan Presiden Jokowi yang ingin peran swasta dalam hal pembangunan perekonomian nasional lebih besar dibandingkan BUMN.
"Ya kalau kami harapannya adalah sinergi BUMN-swasta tentu diprioritaskan," kata Rosan saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Rabu (14/8/2019).
Rosan menilai moto sinergi BUMN hanya sebatas tagline yang dalam kenyataannya lebih mementingkan bersinergi bersama BUMN atau anak usaha BUMN. Posisi swasta akan diprioritaskan jika BUMN dan anak usaha BUMN tidak bisa melakukan sinergi.
Sementara itu, kalangan pengamat menilai sosok yang tepat untuk Menteri BUMN di periode kedua adalah yang benar-benar menguasai sektor tersebut. Berasal dari profesional atau politisi pun tidak menjadi menjadi soal asalkan tidak memiliki konflik kepentingan baik secara politik maupun bisnis.
Direktur Eksekutif Core Mohammad Faisal menilai Presiden Jokowi harus memprioritaskan kalangan profesional untuk mengisi kursi Menteri BUMN.
Halaman Selanjutnya
Halaman
.webp)
