DPR Setujui APBN 2018 Jadi UU

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui RUU tantang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 menjadi undang-undang (UU).

Hal itu disampaikan oleh pimpinan rapat paripurna DPR Fadli Zon di ruang rapat paripurna DPR, Jakarta, Selasa (20/8/2019).

"Apakah RUU P2 APBN 2018 dapat disetujui dan disahkan jadi UU," kata Fadli.

"Setuju," jawab anggota DPR.

Dengan mendapat persetujuan, Fadli Zon pun mempersilahkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menyampaikan sambutan.

"Terimakasih, dengan demikian seluruh fraksi menyetujui, sidang dewan yang terhormat, silahkan Menteri Keuangan memberikan laporan," kata Fadli.

Baca juga: Jokowi Mau Pindahkan Ibu Kota, Gerindra: Jangan Boros Demi Pencitraan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi aksi DPR yang telah bekerja sama dengan Pemerintah dalam menyelesaikan pembahasan RUU P2 APBN 2018 menjadi UU.

"Dengan disetujuinya RUU ini menjadi UU maka selesailah rangkaian siklus pengelolaan APBN Tahun Anggaran 2018," kata Sri Mulyani.

"Kami atas nama pemerintah menyampaikan ucapkan terima kasih kepada pimpinan atas dukungan dan kerjasama yang baik sehingga RUU P2 APBN tahun anggaran 2018 dapat berjalan dengan lancar, produktif dan diselesaikan secara tepat waktu," sambungnya.

Dapat diketahui, hasil rapat Banggar dengan pemerintah terdapat delapan fraksi memberikan persetujuan, satu fraksi yakni Gerindra belum dapat ikut menyetujui, dan satu fraksi yakni PKS memberikan persetujuan dengan catatan.

Baca juga: Mohon Maaf, Tahun Depan PNS Tidak Naik Gaji

(hek/eds)