Spekulan Nggak Bakal Untung Jual Tanah di Lokasi Ibu Kota Baru

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memindahkan ibu kota ke Pulau Kalimantan. Belum juga ditetapkan provinsi mana di Kalimantan yang bakal jadi ibu kota, para spekulan tanah sudah mulai beraksi, terutama di website. Banyak yang menjual tanah via online.

Untuk itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengatakan, para spekulan tanah agar tak melanjutkan aksinya karena tak akan mendapatkan untung. Sofyan menuturkan, pemerintah akan menggunakan lahan milik pemerintah sehingga meminimalisir pembebasan tanah.

"Jangan spekulasi tanah, karena spekulasi tanah tidak menciptakan nilai tambah dan akan kecewa karena kita usahakan seminimal mungkin pembebasan tanah," kata Sofyan berdasarkan keterangan resminya, Rabu (21/8/2019).

Baca juga: Usul Fahri Hamzah: Pindahkan Kantor Pemerintah ke Lahan Reklamasi

Memang sesuai rencana pemerintah, ibu kota baru ini akan dibangun di atas lahan yang sudah dikuasai pemerintah. Sehingga, apabila merupakan tanah negara maka pembebasan lahan yang perlu dilakukan sangatlah minim.

"Jika statusnya tanah negara maka biaya untuk pembebasan tanahnya sangat kecil," tuturnya.

Sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengimbau kepada para spekulan tanah untuk tidak berspekulasi mengenai lokasi calon ibu kota negara yang baru. Sebab, Pemerintah sampai saat ini masih menutup rapat-rapat mengenai provinsi apa yang akan menjadi ibu kota negara atau calon pengganti DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan.

Baca juga: Ini Desain Ibu Kota Baru RI di Kalimantan

"Intinya berbagai hal sudah saya sampaikan, ada lahan luas, jangan bikin di atas lahan yang pas-pasan, maka dicari yang luas, yang dikuasai pemerintah," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (20/8/2019).




(zlf/zlf)