Operasi Akhir Oktober, Berapa Harga Tiket LRT Cibubur-Cawang?

Operasi Akhir Oktober, Berapa Harga Tiket LRT Cibubur-Cawang?

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Jumat, 23 Agu 2019 17:30 WIB
Foto: Agung Pambudhy
Cibubur - Sebagian segmen lintas rel terpadu (LRT) Jabodebek akan dioperasikan pada akhir Oktober atau awal November 2019. Segmen itu yakni Cibubur-Cawang.

Lalu, berapa harga tiketnya?

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, berkaitan dengan tiket akan ditentukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan PT KAI (Persero) selaku investor dan operator.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nanti itu dengan Kementerian Perhubungan dan Kereta Api (KAI)," katanya saat meninjau proyek LRT di Cibubur, Depok (23/8/2019).

Sebelumnya Kepala Divisi LRT Jabodebek John Roberto mengatakan besaran tarif untuk LRT Jabodebek ditetapkan Rp 12.000. Angka ini ditetapkan setelah membandingkan kemampuan masyarakat.

Ia mengatakan tarif LRT Jabodebek tanpa subsidi bisa mencapai Rp 30.000. Namun, pemerintah memandang bahwa tarif tersebut tidak terjangkau bagi masyarakat.

"Kita hitung sekitar Rp 30 ribuan tapi pemerintah memandang masyarakat itu mampu Rp 12.000 sehingga ditetapkan Rp 12.000 tarif awal. Itu munculnya Rp 12.000," kata dia dalam acara Media Workshop Adhi Karya di Grandhika Hotel, Jakarta Selatan, Jumat (15/2) silam.


Lanjut Rini, uji coba kereta sendiri akan dimulai September 2019. Nantinya, ada 4 rangkaian kereta yang akan beroperasi di lintasan tersebut.

Satu kereta terdiri dari 6 kereta alias gerbong. Kemudian, satu rangkaian bisa mengangkut sekitar 1.300 penumpang.

Rini bilang, untuk perawatan kereta nantinya akan dilakukan di Stasiun Cibubur sembari menunggu depo jadi.

"Kenapa Cawang-Cibubur, karena jaraknya cukup tidak terlalu jauh dan di track ini itu kita memang bikin track yang lebih tinggi di sini. Sehingga maintenance bisa tetap dikerjakan, biarpun belum ada depo yang besar," jelasnya.

"Makanya kalau sampai mengoperasikan 4 trainset kita yakin bisa mengoperasikannya. Tapi, tentunya ini semua masih harus ditingkatkan pembicaraan dengan Kementerian Perhubungan," sambungnya.

Senada, Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk Budi Harto menyerahkan urusan tarif ke pemerintah. Dia bilang, Adhi Karya bertindak sebagai kontraktor.

"Itu nunggu kontraktor. Saya kan sebagai kontraktor saja," tutupnya.




(eds/eds)

Hide Ads