Menanggapi hal itu, Sri Mulyani mengaku saat ini agenda IAEI masih dalam proses muktamar sehingga ia belum bisa memberi banyak jawaban.
"Belum, belum, itu nggak. Jadi saya belum memberikan jawaban apa-apa karena ini kan masih muktamar, nanti ya. Kan ini baru mau mulai muktamarnya," kata Sri Mulyani di Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Jumat (23/8/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski begitu, Sri Mulyani mengatakan pemerintah telah berupaya untuk mendorong perkembangan ekonomi berbasis syariah. Salah satunya dengan menerbitkan surat utang syariah atau Sukuk.
"Di dalam instrumen pembiayaan kita memiliki apa yang disebut sukuk atau surat berharga syariah negara. Baik yang dilakukan pada level global maupun di level Indonesia," kata Sri Mulyani.
Sukuk tersebut, kata Sri Mulyani, digunakan untuk berbagai kebutuhan masyarakat. Salah satunya ialah membangun infrastruktur di bidang pendidikan.
"Kita juga sudah menerbitkan apa yang disebut sukuk yang selama ini merupakan instrumen untuk membangun berbagai infras pendidikan. Hampir semua universitas di indonesia iain, dan uin, itu semuanya dibangun menggunakan instrumen syariah nasional," katanya.
Lebih lanjut Sri Mulyani mengatakan akan terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) untuk lebih mendorong perkembangan ekonomi syariah di dalam negeri, maupun berkembang di tingkat global.
"Karena potensi secara global juga sangat tinggi, dan juga dalam hal ini Indonesia dari sisi kemajuannya masih banyak yang perlu kita bangun bersama. Baik itu di sektor keuangan, lembaga-lembaga keuangan, bank, asuransi, dan juga capital market, maupun di industri sektor rill. Seperti halal food, maupun pharmacy, fashion," tuturnya.
(fdl/ara)