Biaya Pindah Ibu Kota Rp 466 T, Hanya 19% Pakai Uang Negara

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pendanaan dalam pemindahan ibu kota akan menggunakan 19% dari APBN. Sedangkan sisanya adalah pendanaan dari investasi swasta dan BUMN.

Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

"Perlu saya sampaikan kebutuhannya Rp 466 triliun. 19%. nya akan berasal dari APBN," kata Jokowi.

Jokowi bilang pendanaan mengandalkan APBN akan diupayakan lewat skema pengelolaan aset negara di Jakarta dan ibu kota yang baru.

"Sisanya dari KPBU dan investasi swasta," katanya.

Baca juga: Gubernur Kaltim Usul Dua Kabupaten Ini Jadi Ibu Kota RI

Adapun dana Rp 466 triliun tersebut di antaranya akan digunakan untuk pembangunan sejumlah gedung. Yang pertama berkaitan dengan fungsi utama, meliputi gedung legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta istana negara dan bangunan strategis TNI/Polri.

Berikutnya yang kedua adalah menyediakan fungsi pendukung, meliputi rumah dinas untuk ASN dan TNI/Polri, sarana pendidikan seperti gedung sekolah dan perguruan tinggi, sarana kesehatan dan lembaga pemasyarakatan.

Selanjutnya, yang ketiga biaya pemindahan ibu kota juga untuk penyediaan fungsi penunjang, meliputi sarana dan prasarana jalan, listrik, telekomunikasi, air minum, drainase, pengolah limbah dan lain sebagainya. Terakhir adalah biaya untuk pengadaan lahan.

Baca juga: Diumumkan Hari Ini, Lokasi Ibu Kota Baru Sudah Digodok Berlapis-lapis

(eds/eds)