Sri Mulyani Mulai Bahas Anggaran Pindah Ibu Kota

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya resmi memilih Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai ibu kota negara Indonesia yang baru. Menindaklanjuti itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mulai membahas anggarannya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu akan membahas rancangan anggaran pemindahan ibu kota bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Kita sedang bahas dengan DPR, nanti ya," kata Sri Mulyani singkat di Kantor Kementerian Keuangan, Senin (26/8/2019).

Anggaran yang dibutuhkan untuk pindah ibu kota negara adalah Rp 466 triliun, di mana yang bersumber dari anggaran negara alias APBN adalah 19%.

Baca juga: Wilayahnya Jadi Ibu Kota Baru, Gubernur Kaltim: Siap!

Anggaran Rp 466 triliun di antaranya akan digunakan untuk pembangunan sejumlah gedung. Yang pertama berkaitan dengan fungsi utama, meliputi gedung legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta istana negara dan bangunan strategis TNI/Polri.

Berikutnya yang kedua adalah menyediakan fungsi pendukung, meliputi rumah dinas untuk ASN dan TNI/Polri, sarana pendidikan seperti gedung sekolah dan perguruan tinggi, sarana kesehatan dan lembaga pemasyarakatan.

Selanjutnya, yang ketiga biaya pemindahan ibu kota juga untuk penyediaan fungsi penunjang, meliputi sarana dan prasarana jalan, listrik, telekomunikasi, air minum, drainase, pengolah limbah dan lain sebagainya. Terakhir adalah biaya untuk pengadaan lahan.

Baca juga: Ibu Kota Pindah ke Kaltim, Bos HK: Kesempatan Bagi BUMN Konstruksi

(toy/fdl)