Jakarta -
Pemerintah akhirnya resmi memilih Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai ibu kota negara atau pusat pemerintahan Indonesia yang baru. Lokasi persisnya di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku Semoi Kabupaten Penajam Paser Utara.
Pemerintah mengklaim telah menguasai lahan 180 ribu hektar. Di mana, tahap untuk pembangunan ibu kota negara awalnya di atas lahan 40.000 hektar dengan pemakaian untuk pusat pemerintahan seluas 4.000-6.000 hektar.
Pemerintah merealisasikan pemindahan ibu kota dimulai dengan menuntaskan perencanaan hingga akhir tahun dilanjut dengan mulai tahap konstruksi. Sehingga tahun 2024 kepala negara sudah pindah alias bekerja di Kaltim.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berikut ulasan lengkapnya:
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya resmi memilih Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai ibu kota negara Indonesia yang baru. Hal itu diumumkan langsung di Istana Negara, Jakarta Pusat.
"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanaegara Provinsi Kalimantan Timur," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019)
Turut mendampingi, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri ATR Sofyan Djalil, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Gubernur Kaltim Isran Noor.
Pengumuman ini dilakukan oleh Jokowi usai menerima dua kajian yaitu soal hasil kajian struktur tanah dan dampak ekonomi dari pembangunan ibu kota baru. Sebanyak dua kajian itu diberikan oleh Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro pada Jumat tanggal 23 Agustus 2019.
Jokowi mengatakan, ada beberapa alasan dan pertimbangan pemerintah memilih Kalimantan Timur.
"Kenapa di Kaltim, satu risiko bencana minimal," ujar Jokowi dalam konferensi pers Ibu Kota Baru di Istana Negara, Senin (26/8/2019).
Bencana yang dimaksud Jokowi adalah banjir, gempa bumi, kebakaran hutan serta longsor.
Alasan kedua dikatakan Jokowi adalah letak dari Kalimantan Timur yang berada di tengah-tengah Indonesia. Selain itu, lokasi yang diambil juga berada di tengah-tengah Balikpapan dan Samarinda.
"Keempat infrastruktur lengkap, kelima lahan sudah dikuasai pemerintah 180 ribu hektar. Selain tu pemerintah bangun industri di luar jawa," jelasnya.
Jokowi mengatakan meski ibu kota dipindah, namun Jakarta akan tetap menjadi pusat bisnis dan perdagangan.
"Jakarta akan tetap menjadi prioritas pembangunan dan jadi pusat bisnis, perdagangan, jasa berskala regional dan global," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).
Jokowi menambahkan usulan dari Pemprov DKI tentang rancangan anggaran untuk pembangunan infrastruktur hingga 2030 sebesar Rp 571 triliun juga tetap dilakukan.
"Rencana DKI Jakarta lakukan urban yang dianggarkan Rp 570 triliun tetap dijalankan," katanya.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) berserta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi pindah ke ibu kota negara pada tahun 2024.
"Ya rencananya gitu. Ya pindah dong, Presiden, Istana Negara kita harapkan DPR juga pindah," kata Bambang di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/8/2019).
Bambang bilang, kepindahan Presiden Jokowi ke Provinsi Kalimantan lantaran pembangunan gedung Istana Kepresidenan, kementerian lembaga, legislatif, hingga yudikatif telah rampung.
Mengenai status Istana Kepresidenan di Jakarta, kata Bambang, nantinya akan tetap menjadi objek vital, sedangkan untuk gedung pemerintahan yang lain bisa disewakan kepada pihak swasta.
Oleh karena itu, Mantan Menkeu ini memastikan gedung-gedung kementerian/lembaga yang menjadi aset negara tidak akan sepi.
Halaman Selanjutnya
Halaman
.webp)
