Seperti diketahui, pemerintah menyatakan anggaran Rp 466 triliun akan digunakan untuk membangun ibu kota baru. Secara detail, 19% dari total dana diambil dari APBN, sisanya didapatkan dari pihak swasta lewat berbagai skema.
"Untuk pelaku usaha menjadi sangat penting karena dari total budget Rp 466 triliun, hanya 19% yang dari APBN, 81% kan dari pihak swasta," kata Rosan di kantornya, Selasa (27/8/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
81% anggaran sisanya lah yang bisa saja dibantu oleh pengusaha pembiayaannya. Untuk itu pihaknya sedang mempelajari skema-skema yang memungkinkan untuk melakukan investasi di ibu kota baru.
"Nah di situ peran swasta akan jadi sangat vital. Kita bisa bantu dalam rangka keberlangsungan atau keberhasilan dari pemindahan ibu kota dari segi pembiayaan," kata Rosan.
"Nanti yang harus diperhatikan kita akan pelajari lebih dalam bagaimana cara investasinya dan cara berlaku aturan mainnya," sebutnya.
Presiden Joko Widodo sendiri baru saja menetapkan Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru Indonesia. Tepatnya di Kabupaten Penajem Paser Utara dan Kutai Kartanegara.
(eds/eds)